Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mulai 2015, Harga BBM Bersubsidi Akan Naik Rp 1.500

Kompas.com - 20/08/2014, 12:01 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
— Jika tak ada aral melintang, Kamis (21/8/2014), Mahkamah Konstitusi akan memutuskan persetujuan atau penolakan atas kemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla dalam Pemilu 2014. Jika Jokowi-Kalla mendapat restu, mereka berjanji akan bergerak cepat. 

Salah satunya dengan mengajukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Rencananya, APBN Perubahan 2015 itu akan diajukan pada Januari 2015. Saat ini, Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla sedang merancang revisi APBN 2015. 

Mereka menilai, sejumlah pos di RAPBN 2015 menyulitkan Jokowi dan Kalla dalam mewujudkan misi dan misinya, antara lain anggaran subsidi yang mencapai Rp 433,51 triliun. Angka itu dianggap terlalu besar, khususnya subsidi energi yang mencapai Rp 363,53 triliun. 

Pemangkasan subsidi energi rencananya akan dilakukan, yakni dengan menaikkan harga bahan bakar subsidi (BBM) secara bertahap. Sumber Kontan di lingkaran Jokowi menyebutkan, kenaikan harga akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun hingga harga BBM bersubsidi sesuai dengan harga pasar, yakni Rp 13.000 per liter dari harga saat ini sebesar Rp 6.500.  

Kenaikan harga BBM bersubsidi mulai dilakukan tahun 2015 dengan kenaikan 20 persen, menyusul 50 persen dan 30 persen hingga 2017. Ini artinya, pada tahun 2015, BBM bersubsidi akan naik Rp 1.500 per liter. "Kami akan melihat situasi dan kondisi atas efek ke inflasi agar tak terlalu memberatkan masyarakat," bisik sumber itu.  

Menurut Akbar Faisal, Deputi Tim Transisi Jokowi-Kalla, sebenarnya mereka berharap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mau mengambil risiko menaikkan harga BBM sebelum tugas berakhir. Tetapi, apa lacur, Presiden SBY tak berani mengambil langkah itu.  

Namun, hal itu tak membuat tim transisi Jokowi dan Kalla patah arang. Kata Andi Widjajanto, Deputi Tim Transisi, timnya mendorong agar BBM naik sebelum RAPBN 2015 sah. Saat ini, Fraksi PDI Perjuangan tengah berjuang agar dalam pembahasan RAPBN 2015 di DPR harga BBM naik.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, penurunan subsidi BBM memang bisa dilakukan tanpa mengajukan APBN-P. DPR bisa mengusulkan pengurangan subsidi BBM dalam pembahasan RAPBN 2015.

Revisi ketiga menyangkut asumsi makro. Tim ekonomi Jokowi dan Kalla yakin bahwa pertumbuhan ekonomi bisa 6 persen. Ini akan mengerek asumsi nilai tukar rupiah yang dalam RAPBN 2015 dibanderol Rp 11.900. "Kami optimistis pertumbuhan lebih baik," kata Sri Adiningsih, ekonom Tim Pemenangan Jokowi-Kalla.

Chatib mengakui, RAPBN 2015 menyisakan ruang fiskal terbatas. Jika pemerintahan baru ingin memiliki ruang fiskal luas dengan menaikkan harga BBM, kata Chatib, kenaikan Rp 2.000 akan menghemat dana subsidi hingga Rp 96 triliun. Alhasil, defisit bisa ditekan sekitar 1 persen. (Agus Triyono, Asep Munazat Zatnika, Barly Haliem, Widyasari Ginting)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com