JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfi OFP mempertanyakan ruang fiskal yang luas yang dijanjikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, untuk pemerintahan baru.
Masalahnya, kata Dolfie, defisit APBN sudah dipakai semua, dan hanya menyisakan Rp 20 triliun untuk pemerintahan baru. Selain itu, anggaran belanja Kementerian/Lembaga juga sudah seluruhnya dipakai untuk program SBY yang berjumlah 362 program.
Di sisi lain, subsidi bahan bakar minyak membengkak menjadi Rp 363,5 triliun, dari total subsidi sebesar Rp 433,5 triliun pada 2015. Jika pemerintahan SBY enggan menaikkan harga BBM, praktis kata dia, tidak ada ruang fiskal tersisa untuk pemerintahan baru.
Pemerintahan baru pun dituntut untuk menaikkan harga BBM agar bisa bergerak leluasa. "Nah kita mau mempertanyakan ruang fiskal yang luas itu di mana? Kalau kita dipaksa menaikkan BBM, dijebak untuk menaikkan BBM, enggak fair donk," kata Dolfie ditemui sebelum rapat paripurna, di Gedung Parlemen, Kamis (21/8/2014).
Sebelum RAPBN 2015 disahkan manjadi UU APBN 2015, Dolfie menegaskan fraksi PDI-P akan menagih ruang fiskal yang dijanjikan pemerintahan SBY. Kedua, lanjut dia, fraksi PDI-P akan melihat kemungkinan-kemungkinan lain, untuk memlebarkan ruang fiskal.
"Termasuk subsidi BBM harus dikurangi atau tidak," kata Dolfie.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
