Pemerintah Baru Jangan Diwarisi Beban Subsidi BBM

"Jadi, apapun yang terjadi di pemerintahannya SBY, harus ditanggung pemerintahan SBY. Tidak bisa di-carryover. Itu prinsip APBN 2014," kata Dolfie ditemui sebelum rapat paripurna, di Gedung Parlemen, Kamis (21/8/2014).

Dengan demikian, jika kuota BBM bersubsidi jebol, hal tersebut harus ditanggung pemerintahan SBY.

Sebagaimana diberitakan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014, subsidi BBM dipatok 46 juta kiloliter. Ada kemungkinan kuota tersebut, jebol. Menurut Dolfie, pemerintahan SBY tidak perlu menunggu kuota subsidi BBM jebol.

"Ya kalau pemerintah SBY punya kemauan politik, tidak harus menunggu jebol," tegas dia.

Sebelumnya, kalaupun pemerintah baru lah yang harus menaikkan harga BBM bersubsidi, presiden terpilih Joko Widodo menegaskan siap menaikkannya, guna memperbesar ruang fiskal.

Dolfie membenarkan hal tersebut, namun memberikan catatan. "Yang penting masyarakat siap atau enggak. Daya beli masyarakat kuat enggak. Kita mengkaji itu dalam pembahasan pemerintahan nanti. Sampai sejauh mana daya beli masyarakat siap untuk mengatasi inflasi kalau ada kenaikan harga BBM," kata Dolfie.