Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

“Mana Ada Pemerintah yang Mau Menjebak Sesama Pemerintah..?”

Kompas.com - 21/08/2014, 14:02 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, menampik tudingan yang dilontarkan anggota DPR RI Komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfi OFP, bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sengaja menjebak pemerintahan baru untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Sesama pemerintah enggak ada yang menjebak. Sesama pemerintah ingin membawa kebaikan. Enggak ada sedikit pun niat untuk menjebak,” kata Askolani ditemui usai rapat paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Faktanya, kata dia, sampai penghujung APBN-Perubahan 2014 pun pemerintahan SBY tetap bertanggunjawab untuk mengamankannya. Dia mengatakan, pemerintah SBY berupaya agar mengakhiri pemerintahan dan membuat transisi kepemimpinan yang bagus dan pas.

Soal tudingan bahwa pemerintah SBY menjebak pemerintah baru, Askolani menjelaskan, hal tersebut tergantung dari cara orang melihat apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Namun dia pribadi menilai tudingan tersebut kurang tepat.

“Jadi, dari pandangan kami jauh dari istilah jebak. Semua settingnya adalah seting kondisi aktual yang tentunya ada juga resikonya. Mana ada pemerintah yang mau menjebak sesama pemerintah..?" kata Askolani.

Sebelumnya, anggota DPR RI Komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP mempertanyakan ruang fiskal yang luas yang dijanjikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, untuk pemerintahan baru.

Masalahnya, kata Dolfie, defisit APBN sudah dipakai semua, dan hanya menyisakan Rp 20 triliun untuk pemerintahan baru. Selain itu, anggaran belanja Kementerian/Lembaga juga sudah seluruhnya dipakai untuk program SBY yang berjumlah 362 program.

Di sisi lain, subsidi energi membengkak menjadi Rp 363,5 triliun, dari total subsidi sebesar Rp 433,5 triliun pada 2015. Jika pemerintahan SBY enggan menaikkan harga BBM, praktis kata dia, tidak ada ruang fiskal tersisa untuk pemerintahan baru. Pemerintahan baru pun dituntut untuk menaikkan harga BBM agar bisa bergerak leluasa.

"Nah kita mau mempertanyakan ruang fiskal yang luas itu di mana? Kalau kita dipaksa menaikkan BBM, dijebak untuk menaikkan BBM, enggak fair donk," kata Dolfie ditemui sebelum rapat paripurna, di Gedung Parlemen, Kamis pagi. (baca: RAPBN 2015 Menjebak Pemerintahan Baru untuk Menaikkan Harga BBM?)
baca juga: Harga BBM Naik, Inikah Warisan SBY?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Whats New
OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

Whats New
Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Whats New
LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Whats New
Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Whats New
Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Earn Smart
Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Whats New
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Whats New
Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Whats New
Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Whats New
Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Whats New
Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com