JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tidak menyiapkan alternatif energi murah selain energi fosil, sebelum melakukan pengetatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi agar tidak kuotanya tidak jebol lebih dari 46 juta kiloliter.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik hanya mengimbau agar masyarakat kaya membeli BBM nonsubsidi. Dia bilang, tidak mungkin harga BBM bisa murah, karena merupakan barang impor.
“Anda lucu, jangan berpikir BBM murah. BBM premium Rp 6.500 per liter itu sudah sangat murah. Pemerintah mensubsidi Rp 5.000 per liter. Yang murah, nanti, gas,” kata Jero, ditemui di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2014).
Namun, Jero tidak menjawab alternatif energi murah selain BBM, yang bisa dikonsumsi masyarakat hingga akhir 2014 seiring pengetatan distribusi yang dilakukan oleh BPH Migas.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan, pemerintah harus menyediakan alternatif energi murah sebelum mengambil kebijakan pengetatan distribusi.
“Pembatasan harus ada alternatif. Apakah pasokan di luar BBM ditambah, atau angkutan umum ditambah. Kalau tidak ada penyeimbang akan susah,” kata Enny, kepada Kompas.com.
Apalagi, dia melihat pemerintah tidak memiliki instrumen pengawasan yang baik serta penegakkan hukum. Padahal, pengetatan distribusi bisa memunculkan kerawanan, yakni kepanikan pasar sehingga menimbulkan kenaikan harga di tingkat pengecer, serta penimbunan.
baca juga: BBM Bersubsidi Langka, Ini Jawaban Pertamina
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
