Jokowi Ingin Harga BBM Bersubsidi Dinaikkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) meminta presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengurangi alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Jokowi ingin harga BBM bersubsidi dinaikkan sebelum dirinya dan Jusuf Kalla dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Oktober mendatang.

"Alangkah baiknya (harga dinaikkan) sebelum (dilantik jadi presiden)," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Jokowi mengaku belum bisa memprediksi berapa besaran subsidi BBM yang sebaiknya dipotong. Hal itu akan dibahas Jokowi dalam pertemuan dengan SBY di Bali, Rabu (27/8/2014) lusa.

"Ketemu dulu, baru nanti tahu situasinya lalu baru dikalkulasi," ujar Jokowi.

Hal yang menjadi bahan pertimbangan, antara lain tingkat inflasi, kemampuan fiskal dan situasi politik. Jokowi mengatakan, angka subsidi BBM terlalu membebani rencana APBN 2015 yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.

Alangkah baiknya, kata Jokowi, anggaran subsidi itu dialihkan ke sektor lain yang menyentuh rakyat miskin.

"Alangkah baiknya jika diberikan pada usaha produktif yang berhubungan dengan rakyat bawah," ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan unit-unit usaha yang bakal dijadikan sasaran pengalihan subsidi, antara lain usaha kecil di kampung-kampung, menambah subsidi pupuk dan pestisida bagi petani, menambah subsidi solar hingga modernisasi mesin kapal nelayan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, hingga kini Presiden SBY belum berencana menaikkan harga BBM bersubsidi.

Pemerintah memilih pembatasan BBM bersubsidi. Agar solar dan premium tidak melebihi kuota hingga akhir tahun ini, PT Pertamina (Persero) membatasi volume BBM bersubsidi. Dampaknya, masyarakat di berbagai daerah akhirnya mengantre di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum karena khawatir tidak kebagian BBM bersubsidi.