Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KADIN: BBM Bersubsidi Langka, Konsumen Tidak Bisa Disalahkan

Kompas.com - 27/08/2014, 20:59 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menilai, penyataan Pertamina yang menganggap konsumen BBM bersubsidi di Pulau Jawa manja tidak tepat. Bahkan, KADIN juga mempertanyakan pernyataan Pertamina tersebut.

"Kok konsumen yang disalahkan? Jangan disalahkan konsumennya, yang disalahkan itu bagaimana mengatur politik anggaran kita," ujar Wakil Ketua KADIN Bidang Logistik Natsir Mansyur di Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Mansyur mengatakan, terjadinya kepanikan di masyarakat bukannya tanpa sebab. Menurut dia, justru kebijakan Pertamina yang membuat panik masyarakat, sehingga terjadi antrean pembelian BBM diberbagai SPBU seluruh Indonesia.

"Ya bukan manja, itu kan kebijakan yang dibuat BPH Migas dan Pertamina. Itu kan kebijakan yang kurang tepat karena tidak merata dan diskriminasi. Masak ada SPBU dapat jatah tapi ada yang tidak dapat. Itu kan politiknya besar sekali dan bisa membuat masyarakat resah," kata dia.

Lebih lanjut Mansyur mengatakan, Pertamina sebagai operator BBM di Indonesia seharusnya menerapkan prinsip korporasi dengan baik. Dengan itu, jika kuota BBM bersubsidi habis, maka Pertamina harus menghentikan penjualan BBM dengan harga subsidi dan menjual dengan harga BBM non-subsidi.

"Ini sekarang kan kacau orang jadi ketakutanlah. Biasalah kan rakyat kecil sepanjang bisa membeli minyak, kalau jam 12 harga BBM bersubsidi mau dinaikkan, sorenya sudah terjadi ketakutan," kata Mansyur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com