Jokowi Siap Ambil Risiko Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) harus menelan pil pahit pada masa pemerintahannya selama lima tahun ke depan. Pil pahit tersebut berupa keputusan untuk mengambil kebijakan yang tidak populis bagi rakyat Indonesia.

Pada masa pemerintahannya, Jokowi-JK harus menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang telah diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Agustus lalu. Masalahnya adalah postur APBN 2015 menyediakan ruang fiskal yang sempit buat pemerintahan Jokowi-JK.

Jokowi sangat menyadari, tugas berat yang bakal dipikul pemerintahannya adalah subsidi yang sangat besar, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM). Itu sebabnya, dia siap mengerek harga BBM bersubsidi. Ia menyatakan juga untuk siap untuk dinilai tak populis di mata rakyat lantaran menaikkan harga BBM demi menyehatkan fiskal negara. "Saya siap mengambil pahitnya, mau kotor-kotoran, dan tidak populer sekarang, asalkan selanjutnya Indonesia menjadi lebih baik," ujar Jokowi kepada KONTAN dalam wawancara khusus.

Untuk memperlebar ruang fiskal, Tim Transisi Jokowi-JK sudah bertemu dengan Wakil Presiden Boediono, Selasa (2/9/2014). Salah satu materi pembahasannya adalah mengenai RAPBN 2015. "Program baru yang diajukan Jokowi disampaikan dalam pembicaraan tersebut," kata Yopie Hidayat, juru bicara Wakil Presiden.

Menurut David Sumual, ekonom Bank Central Asia (BCA), merestrukturisasi RAPBN 2015 memang menjadi pekerjaan rumah (PR) utama pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, RAPBN 2015 bentukan pemerintahan SBY kurang marketable sehingga perlu restrukturisasi APBN, khususnya dari sisi belanja dan pendapatan negara. "Pembenahan birokrasi, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, perlu dioptimalkan," ujarnya.

Enny Sri Hartati, ekonom dari Indef, menimpali bahwa PR lain yang mendesak bagi Jokowi-JK adalah memperbaiki kondisi fiskal yang sudah rusak. Saat ini, utang pemerintah semakin menggunung lantaran pendapatan negara tidak mampu memenuhi semua biaya belanja pemerintah. Hasilnya, lebih besar pasak daripada tiang.

Kondisi ini disebut defisit keseimbangan primer. "Dalam bahasa sederhana, perekonomian saat ini tekor. Sebab, pendapatan pemerintah tidak sanggup bayar bunga atau cicilan utang. "Jokowi-JK harus melakukan efisiensi belanja dan menggenjot pendapatan negara," kata Enny.

Sementara itu, Didin Damanhuri, ekonom Institut Pertanian Bogor, mengingatkan agar Jokowi jangan terlalu drastis memangkas subsidi untuk rakyat. "Subsidi adalah amanat konstitusi. Subsidi harus diberikan ke program yang tepat sasaran. Kalau tidak tepat, subsidi bisa dicabut," ujar dia. (Adinda Ade Mustami, Asep Munazat Zatnika, Barly Haliem, Dikky Setiawan, Noverius Laoli)
baca juga: Simak Harapan Pengusaha untuk Kabinet Jokowi-JK