Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Harusnya Jalan Terakhir

Kompas.com - 06/09/2014, 16:36 WIB
Tabita Diela

Penulis

 


JAKARTA, KOMPAS.com -
Menjelang pergantian pemerintahan, penduduk Indonesia disibukkan dengan isu penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Muncul pro dan kontra terhadap rencana tersebut.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar, sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN, Bambang Soesatyo, menilai keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi lebih baik ditunda dahulu. Menurut dia, masih ada solusi lain untuk ruang fiskal Indonesia.

"Ada jutaan orang yang mengandalkan hidupnya pada subsidi. Kalau subsidi dikurangi, harga bbm naik, pasti banyak yang kehilangan pendapatan. BBM harusnya jalan belakangan," ujarnya pekan ini.

Menanggapi pernyataan Bambang, ekonom dan dosen Universitas Gadjah Mada, Poppy Ismalina mengungkapkan bahwa pemerintah mendatang harus melakukan sesuatu terhadap subsidi BBM. Jika subsidi ini dibiarkan, maka makna keadilan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkurang. Karena selama ini subsidi BBM sudah salah sasaran.

Poppy menegaskan, hingga kini Tim Transisi pun belum mengambil keputusan besaran kenaikan harga BBM. Presiden terpilih Joko Widodo sendiri yang akan menyampaikan keputusan tersebut. Tapi, menurut Poppy, dia secara pribadi mengusulkan bahwa kenaikan harga BBM harus dilakukan.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa perlunya ada edukasi pada masyarakat untuk mengantisipasi provokasi bahwa pemotongan subsidi menkhianati rakyat.

"Saya sepakat bahwa, kalau pun ada, pemotongan tidak secara radikal. Artinya, kemudian tidak langsung Rp 3.500 atau 30 sampai 40 persen, Rp 2.000 misalnya itu kan juga secara radikal. Karena, sebenarnya ada pilihan, kan, bisa Rp 500 dulu, Rp 1.000. Kalau itu dilakukan dari awal dan secara bertahap, maka dampak negatif yang akan diderita rakyat, pemotongan harga dari subsidi itu, tidak terlalu besar. Sesungguhnya, ada pengendalian inflasi yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi sensitivitas harga terhadap BBM," pungkas Poppy.

Menurut Poppy, ada pengawasan-pengawasan yang bisa dilakukan pemerintah, lewat Bulog, atau lewat kementerian untuk mengurangi beban masyarakat. Sementara itu, subsidi tetap harus dialihkan dalam jumlah bertahap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com