Jokowi-JK Tanggung Beban Ekonomi Sejak Dari Jaman Soeharto

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, akan langsung menghadapi masalah berat di awal era kepemimpinannya. Salah satu masalah terberat berada di sektor ekonomi.

Menurut pengajar Universitas Gadjah Mada, Poppy Ismalina, beban tersebut merupakan akumulasi dari jaman pemerintahan Presiden Soeharto.

"Yang kita musti pahami, sejak Soeharto turun, tidak ada perubahan signifikan berkaitan struktur APBN dan struktur perekonomian. Beban itu akumulasi sejak 1998. Kalau kita hanya menganalisis beban, kita tidak akan move on," ujar Poppy dalam dialog Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (6/9/2014).

Namun, Poppy juga mengungkapkan bahwa pemerintah mendatang tidak perlu hanya berkutat pada beban. Selain itu, subsidi juga selalu menjadi beban. Karena itu, pemerintahan selanjutnya harus berani merevolusi truktur APBN

"Jokowi dan Jusuf Kalla harus merevolusi struktur APBN, tidak lagi tambal sulam dengan pragmatisme ekonomi. Revolusinya adalah, bagaimana Jokowi-Jusuf Kalla malah mengubah kebijakan, tidak berfokus urban-sentris, mengubah haluan menjadi rural sentris ke desa," ujar Poppy. "Agar berbeda, bagaimana APBN dihiasi dengan kebijakan ideologis, tidak hanya mengikuti apa yang ada selama ini."

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hukum, Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan Poppy mengingatkannya pada semangat pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di awal era pemerintahannya.

"Tergantung keberanian kita untuk memberantas kejahatan ekonomi. Siapa pun yang menjadi presiden sangat tergantung dengan bandar yang menjadikannya presiden. Saya yakin, Jokowi punya bandar. Saya yakin Jokowi bisa memberantas, tapi tidak 100 persen," tukasnya.