Dia menjelaskan, bagian penting dari pemerintahan Jokowi-JK adalah mendorong transparansi serta akuntabilitas di semua sektor. Sebab, tanpa itu semua APBN menjadi tidak berdampak optimal, dan hanya minimal.
"Salah satunya mafia migas. Itu akan betul-betul jadi fokus yang akan ditindaklanjuti. Bahkan yang akan dilakukan adalah dengan menggandeng KPK. Karena bagi KPK, mafia migas dan sektor energi itu juga menjadi fokus mereka," kata dia ditemui di sela-sela diskusi bertajuk 'Subsidi BBM: Solusi atau Masalah?' di Menteng, Jakarta, Minggu (7/9/2014).
Lantaran kesamaan fokus tersebut, Wijayanto memperkirakan pemerintahan baru akan semakin sering berkolaborasi dengan KPK. Sementara itu, mengenai wacana pembubaran Petral, Wijayanto menuturkan hal tersebut tengah dalam kajian.
"Apakah akan dibubarkan atau tidak itu terlalu dini. Tapi yang jelas, governance harus dijaga," tegas dia.
Menurut dia, problem yang ada di Petral saat ini adalah masalah transparansi, misalnya berapakah sebenarnya harga pokok bahan bakar minyak oktan 88 alias Premium. Namun, untuk membuka transparansi itu, Wijayanto kembali menegaskan skemanya bisa dilakukan pada Petral sendiri, ataupun di luar Petral.
"Saya tidak boleh sebutkan nama, tapi mungkin diskusi masalah kebijakan saja. Nama-nama itu mungkin sudah sering dilihat, ada yang sedang diproses juga," ujar dia ditanya siapa para mafia migas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.