Rizal Ramli: Atasi Masalah APBN Tidak Harus Menaikkan Harga BBM

"Melainkan harus melakukan terobosan ekonomi kreatif, berani, memotong biaya perjalanan pejabat, dan menegakkan hukum," ujar Rizal Ramli pada wartawan di Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Rizal menyebutkan, misalnya pertama, menghapus mafia Migas dengan menegakkan hukum, di mana negara dirugikan Rp 10 triliun per tahun, sehingga harga BBM lebih mahal dua kali lipat dari seharusnya. Kedua, membangun kilang minyak sehingga tidak perlu harus mengirim minyak mentah ke Singapura.

“Singapura memperoleh keuntungan 10 persen dan besarnya tambahan biaya produksi mencapai 25 persen. Itulah yang membuat harga BBM mahal. Tapi, kalau bisa membangun kilang sendiri, harganya bisa ditekan sampai setengahnya,” ujarnya.

Ketiga, pemerintah harus berusaha menekan biaya recovery produksi BBM. Sekarang ini produksi minyak turun, namun ongkos recovery-nya naik 200 persen.

“Ternyata, besarnya ongkos itu akibat salah urus. Kalau 30 persen saja dari ongkos bisa dihemat berarti negara menyelamatkan Rp 96 triliun,” ujarnya.

Menurut Rizal Ramli sekarang ini biaya recovery Rp 96 triliun itu salah urus dengan membeli diesel generator-solar untuk listrik (PLN) dan negara harus subsidi sampai sekitar Rp 107 triliun.

“Selain itu bisa memotong anggaran perjalanan dinas pejabat negara. Dulu anggaran untuk Gus Dur hanya Rp 2,5 triliun, dan kini menjadi Rp 31 triliun lebih kecil dari anggaran pertanian yang hanya Rp 15 triliun. Harusnya dipotong Rp 10 triliun, sisanya untuk pertanian dan menambah gizi dan protein anak-anak bangsa ini dengan memakan telur, agar menjadi generasi yang sehat dan cerdas,” ujarnya.

Menurut Rizal Ramli, dengan penghematan juga akan membuka lapangan kerja bagi ratusan ribu petani dan peternak ayam.

“Jadi, jangan menggampangkan masalah anggaran dengan harus menaikkan harga BBM. Padahal, ruang fiskal masih banyak jika mau kerja keras. Apalagi menaikkan harga BBM akan membuat sekitar 150 juta rakyat menderita,” katanya. (Johnson Simanjuntak)

baca juga: Ini Sumber-sumber Pemborosan di RAPBN 2015