Terlalu Banyak Lembaga yang Mengatur, Picu Munculnya Mafia Migas?

“Sekarang banyak sekali regulasinya, termasuk juga lembaga yang mengatur sektor migas ini,” ungkap Dito Ganinduto, anggota Komisi VII DPR RI, ditemui usai rapat kerja dengan Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Atas dasar itu, birokrasi yang berbelit wajib dipangkas. “Katanya kan mau ada revolusi mental. Nah, khususnya untuk sektor migas harus dilakukan. Perlu dikurangi persyaratan-persyaratan dalam perizinan,” jelas Dito.

Sementara itu, terkait dengan wacana pembentukan Satgas Mafia Migas, dia tidak mendukung, namun juga tidak dalam posisi menolak. “Silakan kalau memang akan dibuat Satgas Migas, namun yang terpenting sekarang adalah mengurangi birokrasi dan memperketat pengawasan,” imbuh politisi Partai Golongan Karya itu.

Ditemui di lokasi sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko menilai wacana pembubaran SKK Migas merupakan sepenuhnya hak pemerintahan mendatang. “Karena ini adalah produk politik antara pemerintah dengan parlemen silahkan saja,” kata dia.

Widjonarko menuturkan pihaknya siap jika memang SKK Migas harus dibubarkan. Namun yang pasti harus ada kepastian mengenai tata kelola usaha di sektor migas.

“Karena yang penting adalah kepastian hukum, dan itu produknya sudah dibahas komprehensif ya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, apapun,” imbuh dia lagi.

Sementara itu, jika berubah menjadi perusahaan BUMN, Widjonarko menuturkan harus ada landasan hukumnya. Konsekuensinya, jika berubah menjadi BUMN, maka kerjasama dengan KKKS menjadi berbentuk business to business (B2B).

“Program KKKS tidak akan terganggu, yang penting ada kepastian hukum. Dijamin tidak akan ada gejolak, karena sebetulnya KKKS kan pasti ikut keputusan pemerintah,” tandas Widjonarko.