Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Semua Menteri Harus Profesional

Kompas.com - 16/09/2014, 23:59 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengumumkan akan mengisi 18 di total 34 menterinya dari kalangan profesional. Langkah ini dinilai positif oleh pengamat.

"Saya setuju dengan rencana Jokowi yang akan mengisi posisi menteri dengan orang profesional. Menteri harus lebih mementingkan kepentingan publik," kata pengamat kebijakan publik dari Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan ketika dihubungi Kompas.com, Senin (15/9/2014) malam.

Menurut Maftuchan, pada dasarnya orang profesional dapat ditemukan dimana saja, bisa di partai politik maupun non partisan. Ia pun mengungkapkan, semua menteri harus profesional. Ini berlaku tidak hanya di kementerian tertentu, namun di seluruh kementerian.

Maftuchan mengungkapkan, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi-JK. Kandidat menteri, kata dia, harus memiliki rekam jejak alias track record yang baik. Selain itu, kandidat menteri juga ada baiknya tak pernah terganjal kasus hukum seperti misalnya korupsi.

"(Kandidat menteri) harus punya keahlian atau memahami bidang yang akan diurus, sejalan dengan visi dan misi Jokowi-JK, punya leadership, integritas," ujar dia.

Seperti diberitakan, Jokowi-JK memutuskan kementerian dalam kabinetnya mendatang berjumlah 34 kementerian atau sama dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Diputuskan pula, kabinetnya mendatang akan diisi oleh 18 orang dari profesional non-partai politik dan 16 orang asal parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com