Inilah Nama yang Dijagokan Jadi Menteri Pertanian

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo akan memilih empat menteri dari kalangan profesional untuk Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian.

Jika memang benar Kementerian Pertanian (Kemtan) akan diisi menteri dari kalangan profesional, maka ini akan menjadi sejarah baru bagi kementerian ini. Sebab selama tiga periode sebelumnya tampuk menteri berasal dari partai politik.

Sekedar mengingatkan menteri pertanian di era pemerintah Megawati adalah Bungaran Saragih yang berasal dari PDI Perjuangan. Kemudian selama dua periode Susilo Bambang Yudhoyono berasal dari PKS yakni Anton Aprianto dan Suswono.

Nama-nama calon menteri pertanian pun mulai beredar. Dari kalangan birokrat nama Bayu Krishnamukti yang saat ini menjabat Wakil Menteri Perdagangan santer terdengar. Lalu ada dari Ekonom Indef Bustanul Arifin, serta Herry Suhardiyanto yang menjabat rektor Institut Pertanian Bogor (IPB). Ketiganya dikenal sebagai penggiat pertanian dirasa pantas memimpin Kementerian Pertanian.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (Gappi) Anton J. Supit secara terbuka menjagokan Bayu Krishnamukti sebagai Menteri Pertanian era Jokowi. Sosok Bayu dinilai pas memimpin Kemtan yang mumpuni di bidang pertanian plus orang birokrat.

"Latar belakang birokrat  harus jadi pertimbangan. Sebab urusan birokrasi bakal berpengaruh pada kebijakan nantinya. Namun Bayu punya kelebihan juga dekat dengan pengusaha. Dekat bukan artinya jelek tapi beliau paham iklim usaha," kata Anton, hari ini (17/9/2014).

Bayu juga dinilai berpengalaman selama menjadi wakil menteri pertanian setengah periode mendampingi Suswono. 

Siapapun yang jadi Menteri Pertanian nanti, salah satu yang harus menjadi prioritas utama adalah peningkatan produksi pangan. Apalagi saat ini produksi padi dikhawatirkan makin merosot seiring dengan revisi dari pemerintah akan target produksi padi.

Diawal tahun target produksi  73,16 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), direvisi menjadi 72,02 juta ton GKG. Terakhir, menjadi 70,24 juta ton GKG. (Mona Tobing)

baca juga: Pengusaha: Kami Ingin Kabinet Jokowi Diisi Manusia yang Bisa Kerja...