JK: Pengusaha Jangan Lagi Sogok Pejabat

"Saya minta pengusaha jangan lagi menyogok pejabat, sehingga usaha kita meningkatkan perekonomian dengan sehat bisa terwujud," katanya saat diskusi dengan pengurus Apindo se-Indonesia di Jakarta, Kamis (18/9/2014) malam.

Jusuf Kalla (JK) dan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) hadir dan menerima dokumen peta jalan perekonomian yang disusun Apindo.

Menurut dia, persoalan korupsi menjadi salah satu masalah besar yang harus dihapuskan untuk membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sehat.

Selain tidak menyogok pejabat baik tingkat pusat dan daerah, pengusaha juga diminta taat pajak dan lebih transparan dalam berbisnis. "Selama ini kita tidak tahu berapa produksi batu bara masing-masing perusahaan dan banyak yang tidak bayar royalti dan pajak," ujarnya.

JK yang juga Wakil Presiden periode 2004-2009 itu, juga meminta pengusaha membayar gaji buruh dengan adil.  Dalam menetapkan upah minimum, kata dia, pengusaha jangan hanya berpikir sepihak.

Ke depan, kata dia, pemerintah akan mengoreksi bunga bank, perbaikan sistem logistik nasional, perbaikan birokrasi sehingga upah meningkat dan rakyat sejahtera. "Pemerintah harus disiplin, pengusaha juga disiplin, jangan ada lagi yang tidak bayar pajak, kali ini kami akan tegas," katanya.

Ia menilai, berbagai masalah di berbagai sektor di dalam negeri harus disyukuri sehingga pemerintah dan seluruh elemen dapat bangkit bersama-sama dan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan akan terealisasi.

Pada kesempatan sebelumnya, Joko Widodo mengatakan untuk mempermudah perizinan usaha, pemerintahannya akan membentuk lembaga yang bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Perizinan Industri.

Seluruh perizinan dari kementerian akan diurus di BKPM dan Perizinan Industri tersebut, sehingga tidak ada lagi penggunaan lahan yang tumpang tindih.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan ada lima sektor yang mampu membangkitkan perekonomian Indonesia, yakni sektor pangan dan pertanian, energi, manufaktur, jasa, dan finansial.

"Lima sektor ini beserta lintas sektor terkait kepastian hukum, otonomi daerah, reformasi birokrasi, ketenagakerjaan dan infrastruktur," katanya.