Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mafia Migas, Siapakah Mereka?

Kompas.com - 22/09/2014, 07:44 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Mafia migas di Indonesia sudah ada sejak zaman Orde Baru. Mereka diduga beroperasi dengan menjadikan Pertamina dan anak-anak usahanya sebagai ladang bisnis empuk untuk memperkaya diri sendiri dan menguatkan kelompok mereka.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman menyebut,  mafia migas ini yang salah satunya membuat HM Soeharto berjaya hingga 32 tahun lamanya. "Era booming minyak tahun 80-90an, saat Indonesia mampu menghasilkan 1,6 juta barel per hari (bph), benar-benar menjadikan mafia berpesta pora," kata Erwin, dalam diskusi bertajuk Migas untuk Rakyat digelar KAMMI, Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Rezim berganti, mafia migas justru makin menjadi. Erwin mengatakan, di era reformasi, mafia migas menggurita paska pemberlakuan Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

"Kerja sindikasinya makin menohok ke dalam sistem negara. Dalam UU Migas ini, urusan migas didorong menjadi sangat liberal dan praktis menghilangkan kedaulatan nasional atas migas," ucap Erwin.

Mafia migas, lanjut dia, sempat "vakum" di era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Namun, mereka kembali masuk paska sukses mengintervensi tata kelola dan tata niaga migas melalui UU Migas 2001. Lalu apa tujuan mereka?

Erwin menuturkan, jelas, para mafia ini hendak merusak sistem tata kelola dan tata niaga migas. "Dipreteli perangkat aturannya, sistemnya, lalu jalankan kaderisasi mafia dan bonekanya untuk masuk seluruh jaringan tata kelola dan tata niaga migas dalam sistem negara," lanjut dia.

Siapa mereka?
Erwin menjelaskan, mereka adalah kombinasi dari kekuatan peusahaan miltunasional, jaringan birokrasi antek imperialisme, serta politisi nirnasionalisme. Mereka bergerak menciptakan kaderisasi apik dari hulu ke hilir.

"Nama-nama Kuntoro Mangkusubroto, Purnomo Yusgiantoro, Ari Soemarni, Muhammad Reza Chalid, R Priyono, hingga Karen Agustiawan adalah sederet nama yang tak boleh dilepaskan dari perhatian kita, ketika kita mempersoalkan amburadulnya tata kelola migas Indonesia, di level hilir," sebut Erwin.

Termasuk di dalamnya, imbuh dia, sejumlah nama yang tiba-tiba muncul dari kalangan CEO perusahaan energi multinasional, yang digadang-gadang menjadi Menteri ESDM, atau Dirut Pertamina.

Memiskinkan negara
Erwin mengutip sebuah laporan menyebutkan kerugian negara dari praktik sindikasi mafia migas di Indonesia per tahun minimal sebesar 4,2 miliar dollar AS atau setara Rp 37 triliun. Artinya, kata dia, kerugian negara akibat operasi mafia dalam 10 rahun terakhir sudah menyentuh Rp 370 triliun.

Menurut dia, transaksi di hulu untuk urusan minyak meliputi 850.000 barel per hari mencapai 16,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 196,3 triliun per hari.

"Ini baru dari migas, belum dari mafia pangan dan sektor strategis lainnya. Kasihan benar bangsa dan rakyat miskin Indonesia. Para mafia dan bonekanya berpesta pora, sementara mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam kubangan kemiskinan, dan kemelaratan," kata Erwin.

baca juga: "Mafia Migas Ada dari Hulu Sampai Hilir"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Whats New
Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Rilis
INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

Whats New
Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com