Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Sesuai Harapan, LCGC Dievaluasi Pemerintah

Kompas.com - 23/09/2014, 11:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan penghentian penjualan mobil murah ramah lingkungan alias low cost green car (LCGC). Kementerian Keuangan akan menyiapkan data pendukung bagi pemerintahan baru mendatang guna memutuskan nasib insentif pajak di kendaraan itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Andin Hadiyanto mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengevaluasi kebijakan yang mendasari LCGC. Soalnya, keberadaan LCGC memang tak sesuai dengan harapan.

Awalnya, pemerintah berharap LCGC mampu menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena mobil ini khusus menggunakan BBM non-subsidi. Nyatanya, pengguna LCGC malah membeli BBM subsidi.

Pemerintah juga menginginkan LCGC mendorong kegiatan ekspor otomotif. Bahkan, pemerintah mensyaratkan kelangsungan kebijakan ini dengan ekspor minimal 10 persen dari total produksi. Namun, ekspor LCGC jauh dari syarat minimal.

Menurut Andin, Kemenkeu masih berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengetahui perkembangan penerapan kebijakan LCGC. Selain itu, untuk mengatasi penggunaan BBM bersubsidi, juga ada rencana untuk menggunakan mulut pipa mobil yang berbeda. Namun, hingga sekarang ini, belum ada pembahasan lebih lanjut.

"Yang jelas keputusan cabut atau tidak urusan pimpinan (presiden)," ujar Andin, Senin (22/9/2014).

Hal ini mengingat kebijakan LCGC lahir dari peraturan pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), memberikan pajak 0 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau. Jika insentif tersebut dicabut, mobil LCGC dikenakan pajak PPnBM sebesar 10 persen. 

Presiden terpilih Jokowi pada akhir pekan lalu mengatakan tidak akan menjual mobil LCGC pada masa pemerintahannya. Salah satu spekulasi alasan yang muncul di balik sikap Jokowi tersebut adalah karena LCGC dianggap sebagai sumber pemborosan BBM bersubsidi dan biang kemacetan.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) mencatat total penjualan mobil LCGC dari Januari-Agustus 2014 mencapai 113.752 unit. Mobil murah ramah lingkungan yang diproduksi oleh Toyota, yaitu Agya, menjadi mobil LCGC yang paling laris, dengan penjualan sebesar 46.399 kendaraan. (Margareta Engge Kharismawati)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Earn Smart
Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Earn Smart
Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Earn Smart
Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Whats New
OJK Terbitkan Aturan 'Short Selling', Simak 8 Pokok Pengaturannya

OJK Terbitkan Aturan "Short Selling", Simak 8 Pokok Pengaturannya

Whats New
2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

Earn Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

Spend Smart
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Whats New
Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Whats New
Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Whats New
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Whats New
Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintah Anda

Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang "Toxic" ke Dalam Pemerintah Anda

Whats New
Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke 'Jastiper'

Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke "Jastiper"

Whats New
Bangun Pemahaman Kripto di Tanah Air, Aspakrindo dan ABI Gelar Bulan Literasi Kripto 2024

Bangun Pemahaman Kripto di Tanah Air, Aspakrindo dan ABI Gelar Bulan Literasi Kripto 2024

Rilis
Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com