Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Subsidi BBM Rawan Jebol, Pemerintah Sesumbar Masih Punya Uang

Kompas.com - 23/09/2014, 14:13 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah mengklaim memiliki anggaran untuk menutupi potensi over kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang disebutkan PT Pertamina (Persero) sebesar 1,62 juta kiloliter.

Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan, pemerintah enggan menambah subsidi BBM bukan lantaran tidak memiliki anggaran. "Bukan persoalan uang. Enggak besar kok (untuk nutup over kuota). Paling kalau 1,62 juta kiloliter itu Rp 4 triliun," kata Chatib ditemui usai sidang Banggar DPR, Jakarta, Senin (22/9/2014).

Chatib mengungkapkan, alasan pemerintah tidak punya anggaran untuk membayar subsidi BBM, tidaklah benar. Sebab, pemerintah masih bisa membayar Pertamina meskipun terjadi depresiasi kurs dari Rp 11.700 per dollar AS, menjadi Rp 11.900 per dollar AS. Padahal tiap penurunan Rp 100 per dollar AS, pemerintah butuh menambah pengeluaran Rp 2,6 triliun.

"Jadi saya tegaskan, isunya bukan soal uang. Kuota BBM tidak bisa ditambah bukan karena uangnya enggak ada, tapi di dalam UU APBN pasal 14 disebut volumenya dikunci 46 juta kiloliter. Jadi, walaupun uangnya ada, enggak boleh BBM bersubsidi jadi 46,001 juta kiloliter," tandas dia.

Sebelumnya, Pertamina memperhitungkan ada potensi over kuota untuk ketiga jenis BBM bersubsidi, totalnya 1,62 juta kiloliter. Dengan kuota 46 juta kiloliter, Premium diperhitungkan akan habis pada 24 Desember 2014, kerosine atau minyak tanah akan habis pada 22 Desember 2014, sedangkan solar akan habis lebih awal, yakni pada 6 Desember 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com