Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Depan, OJK Implementasikan Peraturan Pengawasan Terintegrasi

Kompas.com - 26/09/2014, 02:02 WIB
Tabita Diela

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana akan mengimplementasikan dua Peraturan OJK terkait konglomerasi keuangan pada 2015. Kedua peraturan tersebut adalah Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Keduanya dikenal dengan Peraturan Pengawasan Terintegrasi. Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Management Krisis Boedi Armanto mengungkapkan, dalam menghadapi konglomerasi keuangan, OJK perlu mengatur setidaknya tiga hal. Ketiga hal tersebut adalah tata kelola konglomerasi keuangan atau corporate governance, penerapan manajemen risiko, serta permodalan dan likuiditas.

Khusus untuk permodalan dan likuiditas, sejauh ini OJK masih mengkaji. Namun, Boedi mengungkapkan bahwa OJK tidak ingin melihat permodalahan hanya berasal dari satu perusahaan saja dalam konglomerasi keuangan.

Permodalan dari satu perusahaan tergolong rentan, dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa mendorong krisis keuangan. "Kita harapkan tahun ini kerangka, prosedur, dan pedoman infrastruktur bisa selesai, kemudian peraturan-peraturan yang bisa dikeluarkan mengenai penerapan manajemen risiko dan penerapan tata kelola terintegrasi. 2015 pertengahan bisa diterapkan untuk bank besar dan akhir 2015 semua bisa dilaksanakan, seluruh konglomerasi keuangan sudah dilakukan implementasinya," ujar Boedi di Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Hingga Kamis sore, kedua rancangan peraturan, yaitu Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan masih terpampang di laman resmi OJK. Kedua draft atau rancangan peraturan tersebut dipublikasikan guna menjaring tanggapan masyarakat.

Menurut rencana, Peraturan Pengawasan Terintegrasi secara resmi akan berjalan pada Juni 2015 untuk konglomerasi keuangan dengan entitas utama bank umum Buku 4. Sementara itu, peraturan yang sama akan mulai diberlakukan bagi seluruh konglomerasi keuangan pada Desember 2015.

Pada 2015 hingga 2017, OJK berencana melakukan penguatan terhadap Pengawasan Terintegrasi, khususnya di sisi SDM dan infrastruktur pendukung. Baru pada 2018 dan seterusnya, OJK berencana meningkatkan dan menguatkan metodologi pengawasan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com