Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemberian "Cash Transfer" Harus Persetujuan DPR

Kompas.com - 29/09/2014, 09:01 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Satya Wira Yudha menyatakan, pemberian kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi baik itu berupa cash transfer harus atas persetujuan Komisi terkait dan Banggar.

Sebab, meskipun volume BBM bersubsidi sudah tidak lagi dikunci, namun penghematan yang bisa dihasilkan dari kenaikan harga BBM tersebut akan mengubah postur APBN 2015. Ada realokasi anggaran yang harus melalui persetujuan DPR.

"Kalau pemerintah mau menaikkan harga BBM, kalau dampaknya timbul penghematan, itu dia (pemerintah) harus mendapatkan persetujuan dari DPR karena menyangkut postur," kata dia, di Jakarta, Minggu (28/9/2014).

Anggota DPR dari Fraksi Golkar itu lebih lanjut menjelaskan, jika nantinya penghematan anggaran yang dihasilkan dari kenaikan harga BBM itu akan direalokasikan pada program lain, maka harus dibahas terlebih dahulu bersama Badan Anggaran.

Misalnya, jika pemerintah baru akan merealokasikan subsidi BBM tersebut ke infrastruktur atau pendidikan, maka selain dengan Banggar, pemerintah juga harus berkoordinasi dengan mitra komisi yang menaungi urusan infrastruktur dan pendidikan.

"Kalau kenaikan itu memang hak pemerintah, tapi dampak daripada kenaikan dalam konteks anggaran harus mendapatkan persetujuan DPR. Di dalam realokasi anggaran itu, kita mempertanyakan dulu, akan digunakan untuk ke mana? Efektif atau tidak?" kata anggota Komisi VII DPR RI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com