Jusuf Kalla: Ketimpangan Ekonomi karena Kebijakan dan Anggaran

"Ada dua kekuatan negara, anggaran dan kebijakan. Pemerintah dalam menjaga keadilan, harus bergerak dalam dua hal itu," kata Kalla dalam peluncuran buku "Bridging The Gap", di Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Kalla mengatakan, saat ini ketimpangan ekonomi di Indonesia mengkhawatirkan dengan gini ratio mencapai level 0,43. Jika hal ini tidak dicarikan solusi, bukan tidak mungkin Indonesia akan menyusul Arab Spring yang mempunyai gini ratio di level 0,45.

Kalla menambahkan, empat golongan yang menduduki lapisan ekonomi paling rendah adalah nelayan, petani, buruh, dan pengangguran. Masing-masing dari keempat golongan ini harus dicarikan solusi kebijakan yang tepat.

"Nelayan dan petani kuncinya dengan meningkatkan produktivitas. Solusi buruh adalah pendapatan lebih baik dan ongkos lebih rendah," kata Kalla.

Artinya, kata dia, harus ada kebijakan sehingga ongkos hidup buruh menjadi lebih rendah, seperti penyediaan rumah buruh yang dekat dengan lokasi pabrik. Selain itu juga penyediaan transportasi publik yang baik.

"Makanya, kenapa kami mau bikin 1.000 rusun, agar mereka bertempat tinggal di dekat tempat kerjanya," ucap Kalla.

Kebijakan ini, lanjut dia, memang untuk mengurangi gap, di mana pemerintah sebagai sentralnya. Namun kebijakan pemerintah ini, tidak bisa tanpa spirit dan pendidikan masyarakat. "Tapi pendidikan tinggi, tanpa kesempatan kerja juga sama saja," sambung Kalla.

Sementara itu terkait dengan anggaran, dia menyontohkan dengan yang dilakukan era Soeharto dengan saat ini. Anggaran pembangunan era Soeharto mencapai 55 persen dari APBN, sedangkan saat ini hanya sekitar 10 persen.

Atas dasar itu, dia bilang pemerintah ke depan berniat meningkatkan anggaran pembangunan menjadi dua kali lipat. "Kita perbaiki anggaran saja. Itu bisa kita bikin dua kali anggaran pembangunan, sangat bisa, kita yakin," kata dia.