Tim Transisi: Tidak Ada Alasan Kuat bagi DPR Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Dengan begitu, ia optimistis, kenaikan harga BBM bersubsidi beserta kompensasinya akan diterima, meski kursi koalisi Jokowi di parlemen tak lebih dari 34 persen. "Saya rasa tidak ada alasan yang kokoh bagi parlemen untuk menolak, dalam pandangan kami. Toh, (kenaikan harga) ini untuk meningkatkan daya saing, mempercepat kesejahteraan, memperbesar fiscal space, mempertajam efektivitas kinerja pembangunan," jelas Arif, di Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Arif membenarkan ketika ditanya, peralihan anggaran yang dihasilkan dari penghematan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, harus atas persetujuan DPR.

"Misalnya ada kenaikan harga BBM, maka otomatis akan dikuti dengan proses penghematan, atau katakanlah ada perubahan terhadap postur. Nah penghematan itu akan dialihkan ke mana, harus melalui mekanisme persetujuan," jelas anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Sebagaimana diketahui, salah satu kompensasi yang tengah didesain oleh tim transisi adalah cash transfer, semacam bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Saat ditanya mengenai kemungkinan BLSM menjadi kompensasi prioritas, Arif menegaskan hal itu menjadi bagian dari skenario yang sedang dipikirkan tim transisi.

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Satya Wira Yudha, Minggu (28/9/2014) mengatakan, bisa saja kompensasi BLSM yang diajukan pemerintah ditolak oleh DPR. Sebab, peralihan anggaran juga harus memperhatikan efektivitas program.