Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jepang Tunggu Penjelasan Jokowi Terkait Ekonomi

Kompas.com - 02/10/2014, 09:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedutaan Besar Jepang masih menunggu pernyataan Presiden terpilih Joko Widodo terkait kebijakan ekonomi dan infrastruktur. Demikian pejabat "minister of embassy" Kedutaan Besar Jepang Yoshiko Kijima.

"Kami masih menunggu karena sampai sekarang tim dari presiden terpilih belum menghubungi terkait kebijakan kerja sama ekonomi dan infrastruktur dengan Jepang," ujar Kijima di Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Padahal, menurut dia, pihaknya ingin sekali mengadakan komunikasi dengan tim dari presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober itu.

"Kami ingin segera berkomunikasi dengan Joko Widodo terkait dengan isu-isu ekonomi dan infrastruktur ini," tutur Kijima.

Indonesia, sebut dia, sudah sangat lama menjalin hubungan ekonomi dengan Jepang dan merupakan penerima bantuan dana terbesar dari Bantuan Pembangunan Pemerintah (Official Development Assistance/ODA) Jepang.

"Jepang sangat senang bisa membantu Indonesia. Kami tetap berkomitmen menjalin hubungan baik dengan Indonesia setelah kerja sama yang sudah terjalin sejak lama," kata Kijima.

Menurut portal resmi ODA Indonesia, bantuan dari badan bantuan pembangunan Jepang ini sudah menjalin kerja sama dengan Indonesia sejak tahun 1954.

Jumlah total bantuan ODA untuk Indonesia sampai tahun 2006 mencapai 29,5 miliar dolar AS. Pada tahun 2012, dana pinjaman ODA mencapai 15,5 miliar Yen dan dana hibah 6,1 miliar Yen.

Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) ODA telah memberikan dukungan dana untuk membangun 60 fasilitas umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Whats New
Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Whats New
Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Whats New
Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

Whats New
Soroti Kinerja Sektor Furnitur, Menperin: Masih di Bawah Target

Soroti Kinerja Sektor Furnitur, Menperin: Masih di Bawah Target

Whats New
Harga Jagung Turun di Sumbawa, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jadi Kunci Stabilkan Harga

Harga Jagung Turun di Sumbawa, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jadi Kunci Stabilkan Harga

Whats New
IHSG Ditutup Merosot 1,61 Persen, Rupiah Perkasa

IHSG Ditutup Merosot 1,61 Persen, Rupiah Perkasa

Whats New
Emiten TPIA Milik Prajogo Pangestu Rugi Rp 539 Miliar pada Kuartal I 2024, Ini Sebabnya

Emiten TPIA Milik Prajogo Pangestu Rugi Rp 539 Miliar pada Kuartal I 2024, Ini Sebabnya

Whats New
BI Beberkan 3 Faktor Keberhasilan Indonesia Mengelola Sukuk

BI Beberkan 3 Faktor Keberhasilan Indonesia Mengelola Sukuk

Whats New
Pertemuan Tingkat Menteri OECD Dimulai, Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann

Pertemuan Tingkat Menteri OECD Dimulai, Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann

Whats New
Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024

Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Whats New
Cek Tagihan Listrik secara Online, Ini Caranya

Cek Tagihan Listrik secara Online, Ini Caranya

Work Smart
Harga Beras Alami Deflasi Setelah 8 Bulan Berturut-turut Inflasi

Harga Beras Alami Deflasi Setelah 8 Bulan Berturut-turut Inflasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com