Pengamat: Kebijakan Ekonomi Jokowi Bisa Terganjal Parlemen

"Kalau kondisi politik ini melahirkan banyak ketidakpastian di dalam kebijakan ekonomi, apapun tentu dapat terjadi," ujar Poppy ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (2/10/2014).

Menurut Poppy, berhasilnya KMP meraih pisisi penting, terlebih menjadi pimpinan DPR memang menunjukkan bahwa posisi KMP lebih kuat di legislatif ketimbang koalisi PDI-P. Poppy menambahkan, hal tersebut cukup membuat pelaku bisnis khawatir.

"Ini mengkhawatirkan bagi pelaku bisnis karena mereka tahu bahwa sejak era reformasi, DPR memiliki kekuasaan yang tinggi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah. Artinya, mudah diprediksi bahwa usulan-usulan kebijakan dari Pemerintah Jokowi dapat mudah terganjal di DPR karena kekuasaan KMP," ujarnya.

Ia mengatakan, yang bisa melawan fenomena ini adalah Joko Widodo sendiri.  "Jokowi harus berusaha untuk menarik PPP dan PAN masuk ke dalam koalisinya. Apabila tidak, yang ada adalah kemunduran demokrasi dan kelambatan pengambilan-pengambilan kebijakan penting," katanya.

Ia optimistis kalangan pengusaha akan terus mendukung pemerintahan Jokowi, meski ada kekhawatiran mereka akan menarik modalnya dari Indonesia.

Namun Poppy menekankan, yang terpenting adalah bagaimana kubu Jokowi bisa menguasai DPR. "Jokowi harus kuasai DPR! Untuk dapat memuluskan negosiasi-negoisasi antara eksekutif dan legislatif dalam pengambilan kebijakannya," ucap Poppy.

baca juga: BI-Menko Khawatir Efektivitas Pemerintahan Jokowi