UKP4: Jokowi Butuh Anggaran Rp 6.000 Triliun untuk Infrastruktur

“Jadi andai kata kita ingin melakukan pertumbuhan ekonomi sebanyak 7 persen selama 5 tahun ke depan, maka diperlukan investasi infrastruktur sebanyak Rp 6.000 triliun,” ungkap Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Kuntoro tidak menyebutkan prioritas infrastruktur yang mendesak untuk dibangun. Dia bilang, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) hanya membahas perkiraan anggaran yang diperlukan, dan dari mana sumber pembiayaannya.

Sebagai informasi, dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur mendatang, UKP4 menggandeng The Center for Public Impact dan The Boston Consulting Group. Pemerintah pun membentuk lembaga baru, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Kuntoro menambahkan, lantaran kebutuhan anggaran sebesar Rp 6.000 tersebut cukup fantastis dan tidak mungkin seluruhnya diambilkan dari APBN, maka kontribusi swasta sangat diperlukan.

Setidaknya, 50 persen pembiayaan akan datang dari investor swasta dengan skema Public Privat Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). “Kalau mau menarik investasi swasta, proyek harus visible, tarif bagus, ada kepastian dan jaminan hukum sampai masalah pengadaan lahan,” tandas Kuntoro.