Tak Jalankan 6 Rekomendasi, Izin Tambang Freeport Bisa Dicabut

"Saya akan memberikan pertimbangan, kalau seperti itu (tak jalankan rekomendasi), itu pelanggaran berat. Semua operasi tambang bisa diberhentikan," ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM Bambang Susigit, di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Namun, kata Bambang, tentu saja pencabutan izin tambang akan melewati proses yang panjang. Bila sampai rekomendasi tak dijalankan, kata dia, pertama yang akan ditelisik Kementerian ESDM adalah siapa yang menginstruksikan perusahaan asal Amerika Serikat itu tak menjalankan rekomendasi itu.

Bila instruksi pengabaian itu datang dari kementeriannya, kata Bambang, oknum tersebut bisa dipecat atau dipindahkan. "Kami ingin tahu siapa yang memerintahkan, akan diberhentikan orang itu. (Sesudahnya) kalau (Freeport) tetap melanggar saya akan usulkan izin Freeport dicabut," kata Bambang.

Sebelumnya, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Ditjen Mineral dan Batubara, Bambang menyampaikan enam rekomendasi dari tim inspektur tambang untuk Freeport. Pertama, Freeport harus mensosialisasikan kembali prosedur pengoperasian standar (PPS). Kedua, komunikasi antar-unit mobile equipment harus dipastikan dapat berjalan dengan baik.

Rekomendasi ketiga, lanjut Bambang, adalah  Freeport harus meningkatkan koordinasi antara pengawas dan operator dan melaksanakan tugas. Keempat, Kementerian ESDM meminta Freeport membuat SOP proses pembuatan fasilitas atau infrastruktur yang terkait dengan pengaturan lalu lintas.

"Rekomendasi kami yang kelima, Freeport harus melakukan indentifikasi bahasa, penilaian dan pengendalian risiko terhadap tempat parkir dan jalan tambang aktif di seluruh area Grasberg dan lakukan perbaikan traffic management," kata Bambang.

Adapun rekomendasi keenam adalah keharusan Freeport menyelesaikan lima poin rekomendasi itu dan untuk sementara aktivitas di area Grasberg dihentikan.