Salurkan Bantuan dengan Uang Elektronik, Bank "Dipaksa Kenal" Masyarakat Miskin

"Bagi perekonomian nasional, penyaluran melalui rekening menjadi pintu masuk ke sektor keuangan formal. Bank juga dipaksa mengenal PKH," ujar Ronald dalam sambutannya.

Uji coba tersebut dilaksanakan di empat provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur sejak 8 hingga 30 Oktober mendatang. Bank Indonesia (BI) tidak sendirian dalam melaksanakan ujicoba tersebut. BI bekerja sama dengan Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia.

Bank Mandiri akan melayani sebanyak 1.343 keluarga sangat miskin (PKH) di Koja, Jakarta Utara; Alak di Kota Kupang; Dukupuntang dan Astanajapura di Kabupaten Cirebon. Sementa, Bank Rakyat Indonesia (BRI) melayani 517 KSM di Cilincing, Jakarta Utara dan417 KSM di Beji, Kabupaten Pasuruan.

Pembayaran bantuan sosial melalui uang elektronik merupakan hal baru di Indonesia. Namun, menurut Ronald, hal ini perlu didorong karena meningkatkan efisiensi bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat sendiri.

Cara ini membuat efisiensi pemerintah meningkat, begitu juga transparansi, serta akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan Program Nasional Keuangan Inklusif dan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

"Ini perlu didorong karena menjadi titik masuk masyarakat yang biasanya disimpan di rumah sekarang lebih aman di hp. Untuk selanjutnya disimpan di bank. Di samping itu, melaui uang elektronik meminimalisir tendensi konsumtif," katanya.

Sebagai informasi, hasil survey Neraca Rumah Tangga yang dilakukan BI tahun 2012 menunjukkan bahwa hanya 48 persen dari total rumah tangga di Indonesia yang memiliki tabungan di bank, lembaga keuangan non bank, dan non lembaga keuangan. Kesimpulannya, peningkatan pengetahuan dan perbankan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih diperlukan.