Meski tak menampik ada kekhawatiran terhadap komposisi pimpinan DPR dan MPR yang "dikuasai" Koalisi Merah Putih, para pengusaha disebut masih menunggu dinamika pemerintahan baru mendatang.
"Pembahasan UU Pilkada kalah, UU MD3 kalah, perangkat DPR kalah, MPR kalah, tidak mencerminkan Jokowi kalah. Tapi PDI-P harus bisa lakukan konsolidasi," tutur Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani, dihubungi Kompas.com, Rabu (8/10/2014).
Menurut Franky, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini belum bekerja. Kebijakan eksekutif sekarang, ujar dia, masih berada di bawah komando Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. '
Franky menyebut, proses politik saja yang sudah bekerja dengan aura kepemimpinan Jokowi-JK plus dukungan koalisi Indonesia Hebat. Dia berharap pemerintahan Jokowi-JK akan lebih intens menyiapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) 2015.
Realokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM), sebut Franky, akan menjadi pendobrak ruang fiskal yang sempit dalam APBN 2015. Namun, dia tak menyangkal persetujuan dari DPR untuk pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan tantangan yang menjadi hadangan di depan mata.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
