Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Ingin Kubu KIH-KMP Segera Akur

Kompas.com - 09/10/2014, 10:07 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Berikut adalah analisis dari Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Apindo, mengenai dampak kegaduhan politik di Indonesia ke dunia usaha saat ini:

Kami tentu khawatir melihat kisruh politik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terjadi saat ini akan berkepanjangan. Sebab, hampir setiap lini bisnis dan pengusaha yang ada di Indonesia, ikut mengalami dampak negatifnya. Saat ini calon investor pun masih menunggu kepastian atau wait and see.

Mereka menunggu masa cooling down antara kedua kubu. Saya malah memprediksi kondisi seperti ini akan berlangsung lama sehingga dampaknya juga lebih panjang bagi dunia usaha di Indonesia. Investor tentu akan tetap wait and see karena mereka membutuhkan rasa aman dalam melakukan bisnis. Pengusaha tentu juga membutuhkan kepastian saat berbisnis. Coba lihat sekarang, parlemen saat ini dikuasai oleh kubu oposisi.

Akibatnya dalam hal kerjasama dengan pemerintah kemungkinan mereka akan mempersulit. Jika pemerintah menyetujui sebuah proyek misalnya, bagaimana dengan sikap parlemen? Setuju atau tidak? Padahal di satu sisi investor ataupun pengusaha dalam negeri, sudah siap menggarap proyek tersebut. Kondisi ini yang menjadikan optimisme berbisnis di Indonesia bisa menurun. Bahkan, dampak terburuknya adalah para investor juga bisa menarik diri karena konflik antara pemerintah dan parlemen tak kunjung usai. Inilah yang tidak kami inginkan.

Saya khawatir dengan kondisi ini pertumbuhan ekonomi Indonesia makin melambat. Bahkan Asosiasi Pengusaha Indonesia saat ini sudah memperkirakan efek kisruh politik tersebut terhadap penurunan bisnis tahun ini sekitar 5,5%. Saya menilai, bisnis yang paling terkena dampak akibat kisruh politik ini adalah dibidang produksi dan akan merembet ke sektor bisnis lain. Oleh karena itu, ke depan pemerintah harus memisahkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya proyek bagi investor, yang tidak perlu melalui persetujuan parlemen. Sehingga investor masih tetap bisa berbisnis di Indonesia.

Namun, yang lebih penting adalah, pemerintah dan parlemen harus satu suara menjaga iklim bisnis. Pemerintah baru harus melakukan evaluasi di satu tahun kepemimpinannya, sehingga efek tersebut tidak akan berkepanjangan. (Pratama Guitarra)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com