Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Ekonomi Harus Sejalan dengan Konservasi Lingkungan

Kompas.com - 14/10/2014, 13:49 WIB
Tabita Diela

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi selayaknya berjalan beriringan dengan langkah konservasi lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge, di Jakarta, Selasa (14/10/2014).

"Masterplan bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, saya pikir ini mengenai mempromosikan dan memfasilitasi tindakan investasi di Indonesia. Selain itu juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Saya pikir tidak ada kontradiksi antara menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Klynge.

Pembangunan ekonomi yang sejalan dengan kepedulian pada lingkungan hidup sebenarnya sudah mulai menjadi perhatian di Indonesia. Melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), para pemangku kepentingan di Tanah Air juga dipaksa untuk memperhatikan lingkungan hidup.

"MP3EI dicanangkan 2011. Ada komitmen untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala BAPPENAS, Lukita Dinarsyah Tuwo dalam kesempatan yang sama.

Komitmen tersebut dijelaskan dengan rinci melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Lukita mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan MP3EI memang ada hal yang belum berkolaborasi lebih lanjut dengan KLHS).

KLHS, atau kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan, masih membutuhkan Peraturan Pemerintah (PP). Menjelang akhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pengajuan PP pun harus kembali mundur dan menunggu Presiden Terpilih, Joko Widodo.

"Kita tentunya menunggu PP-nya diselesaikan. Ke depannya yang dilakukan saat ini adalah AMDAL. AMDAL tetap. Setiap project apapun, AMDAL harus dilakukan. Tetapi kita lihat KLHS itu melihat proyek-proyek AMDAL, nah akan berkaitan dengan daya hukum ekosistem. Yang kemarin, karena belum ada aturannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Saat PP ini keluar, KLHS sesuatu yang harus menjadi keharusan," ujarnya.

Menurut Asisten Deputi Perencanaan Pemanfaatan SDA LH dan Kajian Kebijakan LH wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Wijayanti, KLHS akan rampung dan siap dijadikan PP pada November mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com