Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rovicky: Menteri ESDM Tidak Boleh Lihat Energi Sebagai Komoditas Jualan

Kompas.com - 17/10/2014, 10:51 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan memahami lima undang-undang di sektor energi.

"Harus yang ngerti energi secara umum. Minimal dia paham UU Migas, UU Energi, UU Kelistrikan, UU Minerba dan terakhir UU Panasbumi," kata Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohari, kepada Kompas.com, Jumat (17/10/2014).

Bagaimanapun juga, kata Rovicky, Menteri ESDM ke depan harus memahami energi tidak hanya sebagai komoditas jualan, namun juga menyediakan energi untuk masyarakat. "20 persen penerimaan negara itu ada di ESDM, itu dari migas dan nonmigas," kata dia.

Menurut pandangan Rovicky hampir semua menteri ESDM selama ini hanya menganggap energi, mineral, dan tambang hanya sebagai komoditas. Bukan untuk penyediaan energi sehingga masyarakat bisa tetap kerja.

Soal nama-nama yang beredar saat ini seperti Erry Riyana, Evita Legowo, Tatang Hernas, dan Gde Pradyana, Rovick tidak terlalu memperhatikan. "Yang pasti, Menteri ESDM harus tahu kelima sektor energi," imbuh dia.

"Saya lebih suka profesional, karena dari sisi pengelolaan tadi, dia menyumbang 20 persen ke penerimaan negara," ucap Rovicky.

Selama ini, dia memandang, pengelolaan energi sarat kepentingan politis. Misalnya, dalam kebijakan subsidi bahan bakar minyak. Seharusnya, subsidi itu menjadi tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat tertinggal. "Tapi, kalau subsidi itu diberikan dalam bentuk komoditas, itu akan menjadi komoditas politis," jelasnya.

Di sisi lain, tantangan energi ke depan, bukan hanya soal harga. Melainkan, sebut Rovicyk, bagaimana energi itu tersedia tidak hanya di Pulau Jawa, namun juga di luar Pulau Jawa. "Orang di luar Jawa itu tidak mempermasalahkan soal harga, tapi ketersediaan," ujar dia.

Rovick pun berharap, meski banyak kepentingan politik di belakang pemerintahan baru, Joko Widodo dapat memilih orang yang tepat untuk ditempatkan sebagai orang nomor satu di ESDM.

baca juga: Berebut Pamor di Bursa Kursi Menteri ESDM

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com