Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Pernah Naikkan Harga BBM, tetapi Subsidi Terus Membengkak...

Kompas.com - 20/10/2014, 18:22 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) diyakini tidak mampu menyelesaikan persoalan beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selagi tidak ada pembenahan di sektor transportasi.

Gde Pradnyana, Sekretaris SKK Migas, menegaskan, untuk mengatasi beban subsidi BBM, pemerintahan pada periode sebelumnya menggenjot produksi dan menaikkan harga BBM. Namun, kebijakan tersebut terbukti tidak menyelesaikan masalah.

"Tahun 2012, pemerintah (SBY) sudah menaikkan harga BBM dari Rp 4.500 ke Rp 6.500 per liter, tetapi ternyata beban subsidi tetap saja membengkak," kata Gde dalam keterangan resmi, Senin (20/10/2014).

Pemerintah juga telah menaikkan tarif tegangan listrik (TTL). Namun, lagi-lagi subsidi listrik terus membengkak. Menurut Gde, hal tersebut akan terus terulang selama akar permasalahannya tidak ditangani, yakni "konsumsi energi berkeadilan". "Persoalan di hilir tidak bisa dicarikan solusinya di hulu," ucap dia.

Gde menuturkan, lebih dari 90 persen BBM bersubsidi diserap untuk sektor transportasi. Dari sini, dia memastikan, penyediaan alat transportasi menjadi kunci mengurangi beban subsidi BBM. Sayangnya, masalah transportasi selama ini nyaris tanpa perlindungan dari pemerintah, dan diserahkan kepada pihak swasta.

Pola kebijakan liberal seperti itu, menurut Gde, tidak cocok dengan Indonesia. Dia berharap bahwa pemerintah bersedia merealokasi subsidi, dari subsidi BBM, ke penyediaan alat transportasi berbiaya murah dan mudah (affordable dan accessible).

"Di Eropa dan Tiongkok, pemerintah menyubsidi alat transportasi umum secara besar-besaran, sementara angkutan pribadi dibatasi, dan konsumsi energi dikenai carbon tax. Ini yang saya maksud 'konsumsi energi yang berkeadilan'," ujar alumnus ITB itu.

Gde yakin, Presiden baru Joko Widodo memahami betul pentingnya penyediaan alat transportasi berbiaya murah. Gde mengatakan, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa pembangunan sistem transportasi haruslah memfasilitasi orang, bukan memfasilitasi mobil.

"Pemikiran-pemikiran beliau ini yang membuat saya menaruh kepercayaan besar kepada Jokowi. Saya yakin, legasi terbesar Jokowi dalam lima tahun pemerintahannya adalah menghapus subsidi BBM. Saya yakin, hal itu bisa dilakukan," ujar Gde.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com