Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beratnya Cari Anggaran untuk Biayai Program Ambisius Jokowi-JK

Kompas.com - 21/10/2014, 07:03 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI ke-7 Joko Widodo, baru saja dilantik. Ditemani wakilnya, Jusuf Kalla, berdua akan memimpin Indonesia untuk tumbuh. Sejumlah program "ambisius" sudah disusun. Soal anggaran, menjadi pertanyaan di belakangnya.

"Kita tahu program-program yang sangat ambisius untuk kesejahteraan masyarakat butuh penghematan di APBN," kata Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih, kepada Kompas.com, Senin sore (20/10/2014).

Sebabnya, kata Lana, dalam 100 hari ke depan, atau hingga pergantian tahun 2014-2015 tantangan yang dihadapi Indonesia masih belum berkurang. Risiko dari kebijakan normalisasi AS, pelemahan ekonomi global, serta merosotnya harga komoditas ekspor andalan Indonesia di pasar dunia, seperti crude palm oil dan batubara serta minyak, mengancam penerimaan negara.

Jika tak bisa mengandalkan penerimaan negara untuk tahun pertamanya, Lana menyarankan penghematan anggaran menjadi salah satu opsi yang bisa diambil Jokowi-JK untuk menggulirkan program-programnya.

"Yang bisa dihemat itu ada 26 persen (APBN), karena yang 74 persen itu sudah tidak bisa lagi. Untuk TNI/Polri itu ada 15 persen, pembayaran bunga utang (7,5 persen), pendidikan (20 persen), transfer daerah (32 persen). Keempat komponen itu sudah 74 persen, belum termasuk dana desa yang sekitar Rp 9 triliun," jelas Lana.

Artinya, ruang fiskal yang masih bisa dimanfaatkan sekitar 26 persen. Menurut dia yang pasti bisa dihemat lagi adalah subsidi energi 13,5 persen. "Itu di tahun pertama. Di tahun 2016 kalau butuh pembiayaan lagi, maka utang masih menjadi andalan. Lalu, dalam 2-3 tahun ke depan yang harus bisa dibenahi Jokowi-JK adalah sistem perpajakan, sistem koleksinya," imbuh dia.

Apalagi, sebut Lana, Jokowi telah berambisi untuk mencapai rasio pajak 16 persen pada akhir 2019. Dengan asumsi pertumbuhan 10 persen dari PDB nominal, maka pada 2019 tambahan perpajakan bisa mencapai Rp 200 triliun.

Lana memandang di tahun pertamanya pemerintah akan lebih memilih menaikkan harga BBM bersubsidi ketimbang memperbanyak utang. Sebab, jika ingin memperbanyak menerbitkan surat utang, pemerintah harus menawarkan imbal hasil lebih besar.

"Saya kira isunya saat ini lebih kuat BBM ya, karena tahun depan ada kebijakan Fed, jadi kalaupun mau nerbitin surat utang banyak-banyak yield-nya harus lebih menarik," tandas Lana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com