Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian ESDM di Bawah Kemenko Kemaritiman, Ini Penilaian Pengamat

Kompas.com - 22/10/2014, 15:39 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Secarik kertas yang dibawa Rini Soemarno, Ketua Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, ketika datang ke Istana Kepresidenan, Selasa (21/10/2014) menarik perhatian awak media. Kertas itu berisi bagan yang diduga strutur kabinet, terekam lensa Kompas.com.

Yang menarik, bagan tersebut menunjukkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kemaritiman, bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Pariwisata, serta Kementerian Pariwisata.

Hingga Rabu (22/10/2014) siang, Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan nama-nama menteri. Jika benar arsitektur kabinet Jokowi-JK sebagaimana yang ada pada bagan, tepatkah menempatkan Kementerian ESDM di bawah Kemenko Kemaritiman?

Pri Agung Rakhmanto, Direktur Eksekutif Reforminer Institut tidak mau berspekulasi dengan bagan yang ada di secarik kertas Rini itu merupakan struktut kabinet yang fixed. “Tapi, kalau itu benar, saya kira bukan soal tepat tidak tepat Kementerian ESDM di bawah Kemaritiman ya,” kata Pri Agung dihubungi Kompas.com, Rabu (22/10/2014).

“Sebetulnya itu (struktut kabinet), selera Presiden (Jokowi). Itu menunjukkan visi pemerintahan baru, bahwa mineral bukan hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi,” jelas dia kemudian.

Menurut dia, selama di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian, energi lebih dijadikan sebagai komoditas ekonomi ketimbang untuk mengembalikan kejayaan bangsa. Pri Agung menengarai, fokus Jokowi-Jusuf Kalla untuk membangun kemaritiman juga bisa menjadi pertimbangan mengapa Kementerian ESDM dimasukkan di bawah Kemenko Kemaritiman.

“Ke depan ini kan potensi energi katakanlah migas, masih banyak di laut lepas. Jadi ya, relevansinya ada kenapa energi ini masuk di bawah kemaritiman,” ujar dia.

Yang penting, Pri Agung menambahkan, bukan soal nomenklatur kabinetnya, melainkan eksekusi konkretnya. “Apa lah arti sebuah nomenklatur,” tanda Pri Agung.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai, tidak tepat jika Kementerian ESDM dimasukkan di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman. “Enggak tepat lah,” kata dia.

Marwan mempertanyakan fokus kerja Kemenko Kemaritiman, yang menurutnya lebih tepat atau berhubungan dengan kegiatan perhubungan dan logistik. “ESDM itu kan terkait energi dan tambang,” ujar Marwan.

Dia pun menilai, Kementerian ESDM lebih relevan jika diurusi Kemenko Bidang Perekonomian. “Apalagi, kegiatan di sana melibatkan dana ratusan triliun,” tandas Marwan.

Ketika ingin mengonfirmasi mengenai hal ini, sejumlah tim transisi seperti Hasto Kristianto dan Andi Widjajanto tidak memberikan keterangan. Begitu pula dengan Rini Soemarno yang memilih menyerahkan ponselnya pada sekretaris pribadinya. “Bu Rini hari ini lagi wara-wiri. Temen-temen pers harap maklum,” kata Santi, Sekpri Rini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com