Menteri Terkait Kemaritiman Indonesia Tak Penuhi Ekspektasi Publik

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah nama yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai pengawal kemaritiman Indonesia disebut berada di luar ekspektasi publik. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik di Jakarta, Minggu (26/10/2014).

"Saya kira di luar ekspektasi publik. Sebab, kita tidak melihat ada prestasi luar biasa yang dihasilkan beliau-beliau sebelumnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat di bidangnya, maupun di antaranya memiliki persoalan dengan kejahatan ekonomi dan sejenisnya," ujar Riza.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Minggu sore Presiden Joko Widodo mengumumkan Indroyono Soesilo menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Selain itu, ada pula Susi Pudjiastuti yang ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Riza menambahkan, kemaritiman tidak hanya terkait dengan kedua kementerian tersebut. Menurut dia, kemaritiman juga terkait dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata.

Kerja sama di antara kementerian-kementerian tersebut selama ini sudah terbukti bukan hal yang mudah. Karena itu, menurut Riza, Presiden harus mendorong koordinasi yang lebih baik di antara kementerian itu sebagai instruksi pertama.

"Tentu kita perlu optimistis, tetapi persoalan koordinasi ini selalu menjadi persoalan dari pemerintahan ke pemerintahan. Maka, selain peran menko, Pak Jokowi juga perlu mendorong koordinasi antar-menko. Karena kemaritiman tidak sekadar di bawah Menko Maritim. Ada kaitannya dengan menko lain, semisal (yang membawahi) PU (Pekerjaan Umum)," imbuh Riza.

Dalam Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo telah memilih Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Riza berpendapat, sosok ini pun perlu dicermati. "Sebab, yang bersangkutan punya kinerja buruk saat memimpin penanganan lumpur Lapindo. Kami juga berharap ada perubahan untuk mengakselerasi pembangunan di pesisir pulau-pulau kecil," ujarnya.

Selain berkomentar soal sosok penggawa kemaritiman Indonesia, Riza mengungkapkan pula langkah yang akan diambil KNTI pasca-pengumuman kabinet ini. Menurut dia, KNTI menanti realisasi pembangunan seribu desa pesisir, penyelenggaraan pelayanan informasi bagi nelayan, penguatan kegiatan pasca-produksi, dan usaha mempermudah modal usaha.

Riza pun memastikan KNTI berkomitmen secara aktif berkomunikasi dengan menteri-menteri di Kabinet Kerja. "Tentu (membuka dialog dengan menteri), sebagai organisasi masyarakat nelayan yang tersebar di Indonesia, KNTI berkepentingan membangun komunikasi dengan menteri-menteri terkait, khususnya dalam rangka mempercepat pemulihan perlindungan keluarga nelayan," papar dia.