Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Bisa Lepas dari Kemenkeu, Dirjen Pajak Pasrah

Kompas.com - 28/10/2014, 14:15 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany tidak mempersoalkan jika pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) tertunda. Ia mengaku, pembentukan badan tersebut membutuhkan waktu.

"Biar aja di bawah Menteri Keuangan dulu. Tapi, untuk semuanya seperti (fleksibilitas) nambah pegawai, nambah kantor, nambah anggaran, semua harus dipikirin dan itu harus dilakukan segera," kata Fuad ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (28/10/2014).

Fuad was-was, jika fleksibilitas tersebut tidak segera diputuskan oleh Presiden Joko Widodo, maka target meningkatkan penerimaan negara akan terhambat. Fuad juga mengatakan, fleksibilitas DJP yang baru cukup dengan keputusan Presiden Joko Widodo.

"Enggak ada dasar hukumnya, Presiden aja langsung. (soal) Nambah pegawai, keputusan Presiden saja langsung," imbuh Fuad.

Kendati demikian, Fuad menilai fleksibilitas soal penambahan anggaran agak sulit dilakukan. Pasalnya, anggaran untuk Kementerian Keuangan dalam APBN 2015 saja, berkurang. "Itu nanti agak lama prosesnya, enggak gampang (minta tambahan anggaran)," ucap dia lagi.

Saat dikonfirmasi wartawan mengenai Presiden Joko Widodo yang menolak pembentukan Badan Penerimaan Negara, Fuad mengaku tidak tahu-menahu. Namun, dia sepakat jika opsi yang diusulkan Menteri Keuangan diterima Presiden.

Opsi tersebut adalah Direktorat Jenderal Pajak tetap menjadi bagian Kementerian Keuangan, namun dengan fleksibilitas remunerasi pegawai, anggaran, dan lain sebagainya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com