Patroli KKP Tak Maksimal, Susi Minta Kerjasama TNI/Polri

Negara pun, kata dia, merugi belasan triliun. Subsidi bahan bakar minyak yang diberikan Rp 11,5 triliun, namun penerimaan negara bukan pajaknya hanya Rp 300 miliar. "Jadi laporannya juga banyak yang missing," kata Susi dalam konferensi pers, Jumat (31/10/2014) pagi.

Pengawasan yang minim itu, lanjut Susi, membuat Indonesia tidak bisa menikmati besarnya potensi laut yang dimiliki. "Itulah kenapa Thailand yang lautnya seperlima kita tapi ekspornya lima kali kita (karena pengawasan bagus)," ucap Susi.

Bocornya penerimaan negara di sektor kelautan dan perikanan ini harus ditutup. Susi menegaskan, KKP butuh bantuan pengawasan dari seluruh kesatuan TNI AL dan kepolisian. "Karena begitu besarnya wilayah, patroli dari KKP juga sangat sedikit. Bahkan kita cuma punya waktu layar dari 27 kapal itu selama 60 hari dalam setahun. Bagaimana dengan (pengawasan) yang 300 hari?," tanya Susi.

Dia mengatakan, jika PNBP bisa ditingkatkan, maka negara juga akan memiliki dana lebih untuk melakukan pengawasan. Menurut Susi, tak hanya PNBP yang kecil yang menjadi akibat dari minimnya pengawasan. Lebih dari sekadar soal penerimaan negara, kerusakan lingkungan juga menjadi perhatian pengusaha lobster itu.

"Jadi kita tidak tahu seberapa jauh, kerusakan yang timbul akibat penangkapan ini," kata dia.

Menurut dia, cost recovery untuk kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan illegal fishing harus dihitung dalam kebijakan harga lisensi. "Kalau tidak, nanti sumber daya kita habis. Generasi kita yang akan datang tidak punya lagi sumber daya perikanan ini," tegas Susi.

"Habis di daratan, minyak, batubara, lautnya juga habis. Kita mau jadi bangsa apa? Mau bikin sillicon valley untuk 280 juta orang? I think it's impossible," ucap dia kesal.

Susi menambahkan, yang paling mungkin dilakukan adalah menjaga laut, hutan, daratan dengan tata kelola yang berkelanjutan. "Yang memikirkan keberlanjutan, yang memikirkan bahwa itu harus kita wariskan pada anak cucu kita," tandas dia.