Menko Perekonomian: Presiden Inginkan Perizinan Usaha Satu Atap

Jika dulu investor harus mengurus perizinan ke berbagai instansi berbeda, kini presiden ingin agar perizinan bisa dilakukan dalam satu atap. "Kemarin di-briefing deputi tentang masalah teknis. Intinya bagaimana pemerintah bisa bekerja lebih cepat. Pak presiden ingin izin satu atap, selama ini investor masih harus ke instansi yang berbeda. Kita akan melihat apa yang tidak bisa dan apa yang bisa," ujar Sofyan dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta (31/10/2014).

Sofyan mengungkapkan, perizinan satu atap tersebut kemungkinan akan bisa dijalankan dalam dua minggu ke depan. "Mudah-mudahan dalam, satu dua minggu akan bisa dlakukan pelaksanaan izin satu atap," tukasnya.

Adapun kemudahan perizinan ini merupakan salah satu dalam program reformasi yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo. Dalam konferensi pers, Sofyan juga menjelaskan bahwa berbagai bentuk reformasi tersebut dilakukan untuk mempermudah jalannya usaha. Pengusahaan perizinan satu atap juga tidak membutuhkan banyak biaya, karena itu bisa didahulukan.

Untuk itu, Menko Perekonomian bisa melaksanakan banyak program dengan pembiayaan APBN-P 2015. Tahun ini, tutur Sofyan, kementerian tidak punya biaya. "Kita ingin mengurangi cost of regulation. Ini tecermin tentang tingkat negara kita, tentang index friendly terhadap investor. Singapura menjadi nomor satu. Kita msh 114. Apa yang bisa dlakukan pemerintah, kita lakukan. Kita akan streamline. Izin usaha akan kita teruskan. Izin masaalah kelautan, bisa dimudahkan dan transparan," ujarnya.

Hal ini, tutup Sofyan, bisa menarik banyak investor. Lagipula, Indonesia memiliki potensi luar biasa yang mampu menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.