Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Curhat, Menteri PPN Kesal Pemberitaan Pasar Tak Merespon Kabinet Kerja

Kompas.com - 01/11/2014, 18:18 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemberitaan di hari-hari pertama usai pengumuman menteri-menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla awal pekan ini, nampaknya membuat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago sedikit kesal.

Kepada wartawan di kantornya, Jumat (31/10/2014) petang, Andrinof curhat soal komentar-komentar para pengamat pasar yang menyebut respon pasar keuangan tidak bergairah usai mengetahui nama-nama menteri di Kabinet Kerja.

“Ini perlu saya sampaikan, pemberitaan di hari-hari pertama terhadap Kabinet, termasuk terhadap Menteri PPN, ada yang bilang pasar tidak merespons. Ini penting masyarakat, dan juga yang memberikan komentar memahami, pemerintah yang sekarang tidak bekerja untuk urusan jangka pendek,” kata dia.

Lebih lanjut Andrinof menegaskan, pemerintah membangun pondasi pasar jangka panjang. Dia pun mengatakan, pemerintah tidak peduli pendiktean pasar keuangan. “Kita bukan bekejar-kejaran dengan pasar keuangan, bukan main kucing-kucingan dengan fluktuasi pasar,” ucap dia.

Justru, kata Andrinof, pemerintah ingin membangun ekonomi yang mempunyai pondasi kokoh, sehingga dapat membuat pasar termasuk pasar keuangan menjadi lebih stabil. Adapun caranya, sambung Andrinof, adalah dengan meningkatkan produksi rakyat.

Andrinof memaparkan, pemerintah akan membangun ekonomi dari sektor-sektor seperti pertanian, perikanan atau kemaritiman, dan pariwisata, serta menumbuhkan sektor berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sektor dimana mayoritas masyarakat Indonesia bekerja.

“Uang akan berputar di lingkaran terbesar. Itu yang dimaksud pondasi ekonomi. Kalau uang hanya berputar di segelintir orang, uang itu mudah lari kesana-kemari. Kalau uang itu lengket di tanah Indonesia, tidak gampang ke Singapura. Tolong bilang ke yang komentar itu. Memang kita tidak untuk merespon pasar yang tidak berkelanjutan,” ucap Andrinof.

Terakhir, Andrinof mengajak pemerintah ke depan agar tak lagi didikte segelintir orang yang hanya memanfaatkan moment-moment tertentu. Pemerintah berkomitmen membangun ekonomi yang berkualitas. “Ini yang perlu dipahami oleh komentator yang tidak menyambut pemerintahan kita,” tandas Andrinof.

Sebagaimana diketahui awal pekan ini banyak pemberitaan mengenai respon pasar yang tidak terlalu cerah menyambut susunan Kabinet Kerja. Sejumlah pengamat ekonomi dan pengamat pasar yang berhasil Kompas.com hubungi juga memberikan analisis serupa.

Sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai bukan orang yang tepat untuk pos kementeriannya. Sebagian di antara mereka adalah jajaran menteri terkait perekonomian. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, Minggu (26/10/2014), menyebut beberapa nama seperti Rachmat Gobel, Salih Husein, M Nasir, Andrinof Chaniago, Ignatius Jonan, serta Siti Nurbaja bukanlah "Right man on the right place". (baca: Menteri-menteri Ini Salah Tempat?)

Sementara itu Lana Soelistianingsih, ekonom Samuel Asset Management, kepada Kompas.com, Minggu malam, menyebut keberadaan Puan Maharani serta Hanif Dhakiri mengindikasikan pameo ‘tidak ada makan siang gratis’.(Baca: Pasar Tangkap Kesan "No Free Lunch" di Kabinet Kerja).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com