Kenaikan Harga BBM, Antara Pilihan dan Janji Politik

Pertama, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mewujudkan kemandirian ekonomi. Kedua, dalam membangun ekonomi, Presiden Jokowi-Wapres JK menjanjikan bukan sekadar menciptakan stabilitas makroekonomi dan ikhlim usaha yang sehat, tetapi menggunakan pendekatan hands-on dalam menggerakkan sektor riil dengan mengikutsertakan seluruh pelaku bisnis.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini mengatakan muncul sejumlah pertanyaan bagaimana pemerintah Jokowi-JK mewujudkan janji politik tersebut seiring dengan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Setiap kali terjadi perubahan kebijakan terutama untuk administered prices, yang pasti itu adalah pilihan politik. Jadi tidak hanya pertimbangan ekonomi tapi juga politik, seperti kenaikan harga BBM,” kata Hendri ditemui usai mengisi seminar 'Economic Outlook: Indonesia 2015 and Beyond: Reinventing Economic Priorities', Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Hendri memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi memberikan dampak amat besar terhadap perekonomian. Kenaikan harga BBM bersubsidi tidak semata-mata dilakukan dengan pertimbangan waktu, yakni dilakukan pada inflasi rendah. Pasalnya, pada dasarnya secara kumulatif dampak dari kenaikan harga BBM kan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Hendri menyampaikan, Jokowi-JK berkali-kali mengatakan akan menggunakan pendekatan ekonomi yang berbeda, yakni kemandirian ekonomi, di mana melibatkan seluruh pelaku bisnis, termasuk pelaku bisnis mikro. Padahal, lanjut dia, pelaku bisnis mikro tersebut pasti akan terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Pertanyaannya, desain kebijakan kompensasi seperti apa untuk mengeliminir dampak negatifnya tadi?,” imbuh dia.

Lebih lanjut Hendri menuturkan, kalau pemerintah Jokowi-JK nyatanya tidak memiliki desain tersebut, maka pilihan politik menaikkan harga BBM bersubsidi akan memberikan dampak negatif, sama dengan pilihan politik pemerintahan sebelumnya.

“BBM dinaikkan tetapi akan meningkatkan jumlah kemiskinan dan pengangguran. Ini akan menjadi ongkos yang mahal lagi bagi APBN. Jadi, makanya bagi saya ini harus ada perhitungan yang betul-betul, apa desain kebijakan yang akan dilakukan,” tukas Hendri.