Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Secara Terbuka, Menteri Susi Balas Pernyataan Ahli Kelautan ITB

Kompas.com - 12/11/2014, 07:07 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyadari pengangkatannya sebagai menteri di jajaran Kabinet Kerja menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya adalah soal kepakarannya, yang dianggap remeh oleh sebagian orang.

Namun, Susi ingin membuktikan bahwa dirinya memang mampu menduduki posisi tersebut. Dalam dialog dengan pengusaha di sektor maritim, Selasa (11/11/2014), Susi memaparkan berbagai kebijakan yang akan dia ambil. Salah satu targetnya adalah meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Untuk itu, Susi akan melakukan berbagai langkah, dimulai dari pembenahan tata kelola, meningkatkan pajak penghasilan (PPh) kapal besar, dan membebaskan retribusi bagi kapal kecil.

"Negeri ini suka aneh. Kadang-kadang ada yang tidak jalan, bikin badan baru. Perpajakan enggak jalan, bikin pos baru. Padahal, untuk menaikkan PNBP itu bisa dengan meningkatkan PPh-nya. Suatu saat saya akan berikan saran (ke Menkeu). Sayangnya, saya tidak memiliki legitimasi kepakaran dalam hal apa pun karena ijazah saya," ujar Susi.

Dia mengatakan, jika program-programnya nanti berjalan baik, dia berharap ke depan Kabinet Kerja mengerti dengan apa yang dilakukannya. "Mereka tahu, oh ternyata Susi bisa mikir ini toh, tidak hanya jualan ikan," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Susi juga berharap bukan hanya menteri-menteri di kabinet yang bisa memahami cara kerja Susi, melainkan juga ahli kelautan dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Dari ITB juga kan, kemarin dia bilang, Jokowi itu ngaco milih Susi. Sekarang saya tanya, yang ngaco Pak Jokowi atau ITB karena saya pernah dapat penghargaan Ganesha dari ITB, atau jangan-jangan dua-duanya yang ngaco?" seloroh Susi, disambut tawa para pengusaha.

Asal tahu saja, Susi Pudjiastuti pernah menerima penghargaan Ganesha Widya Jasa Aditama Award dari ITB pada 2011 lalu. Susi juga pernah mendapat penghargaan Women and the Economy Summit (WES) Award pada tahun yang sama.

Baca juga: Susi Mengaku Meniru Ahok untuk Kebijakan Ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com