Jokowi Diminta Benahi Mekanisme Pemilihan Direksi BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini tidak pernah lepas dari kepentingan partai politik. Untuk itu, Ray mendesak agar mekanisme pemilihan direksi BUMN harus dilakukan secara transparan.

"Sepanjang sejarah kita, BUMN dan parpol sulit dipisahkan. Partai tumbuh karena pengelolaan BUMN oleh parpol yang melibatkan penguasa," ujar Ray, dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (16/11/2014).

Menurut Ray, faktor lemahnya keuntungan negara karena BUMN tidak dikelola secara tepat. BUMN merugi akibat perselingkuhan antara pemimpin BUMN dengan penguasa. Ia menilai, mekanisme rekruitmen yang tidak transparan menjadi penyebab banyaknya BUMN yang merugi.

Ray menambahkan, BUMN yang paling banyak mengalami kebocoran adalah BUMN yang bergerak dalam sektor minyak bumi, gas, dan yang mengelola sektor perairan. Menurut dia, ada kesan BUMN sebagai bahan eksploitasi untuk sumber ekonomi bagi direktur dan pemimpin dalam pemerintahan yang sedang berkuasa.

Untuk itu, Ray mendesak Presiden Joko Widodo segera membenahi mekanisme pemilihan direksi agar lebih transparan. Salah satu mekanisme, sebut Ray, adalah dengan melibatkan partisipasi publik.

"Ini janji Jokowi untuk tidak bagi-bagi kekuasan, tapi diharapkan betul, agar ada keinginan kuat membenahi BUMN dengan perekrutan yang transparan dalam konteks pengelolaan keuangan negara," kata Ray.