Ray Rangkuti: Penetapan Dirut BUMN Harus Persetujuan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno diminta berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo sebelum menunjuk calon direktur utama perusahaan BUMN. Tanpa konsultasi, Rini dinilai telah memangkas kewenangan Jokowi.

"Menteri BUMN harus meminta persetujuan Jokowi dulu, baru bisa menetapkan nama-nama Dirut BUMN," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, dalam diskusi dengan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (16/11/2014).

Menurut Ray, proses pemilihan calon Dirut BUMN saat ini tertutup dan tidak transparan. Akibatnya, publik meragukan indepensensi dalam mekanisme proses pemilihan tersebut.

Saat ini setidaknya ada lima posisi direktur utama perusahaan pelat merah yang lowong, yaitu Dirut PT Pertamina (Persero), Dirut PT PLN (Persero), Dirut PT KAI (Persero), Dirut PT Pindad (Persero), serta Dirut PT Telkom Indonesia (Persero).

Karen Agustiawan dan Nur Pamudji, mengundurkan diri dari posisi mereka di top level PT Pertamina dan PT PLN. Adapun tiga BUMN lain kosong setelah pemimpinnya dipilih menjadi menteri dalam Kabinet Kerja, yakni Ignatius Jonan, Sudirman Said, dan Arief Yahya.