Kepala Bappenas: Jangan Lagi Gunakan Langkah Normal untuk Kejar Ketertinggalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, Indonesia harus memacu ketertinggalan dari negara lain dengan melakukan langkah besar, tidak lagi dengan langkah-langkah normal.

"Kita akan terus tertinggal dari negara lain yang terlibat dalam persaingan semakin ketat, karena sebagian dari negara-negara tersebut pada 20 tahun lalu setara dengan Indonesia, tetapi saat ini posisinya sudah jauh di atas kita," kata Adrinof dalam Rakernas LKPP 2014 di Jakarta, Selasa (18/11/2014), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, ada beberapa sebab mengapa langkah Indonesia lambat atau bahkan stagnan. Salah satunya, yaitu pembangunan infrastruktur yang relatif kecil, kemunduran penegakan hukum, sumber daya manusia dan segi pelayanan atau birokrasi.

"Inilah persoalan-persoalan terkait daya saing, di mana peranan sistem pelayanan memberikan sumbangan signifikan," katanya.

Menurut Andrinof, masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, nyaman dan mudah, karena pelayanan dapat menjadi alat untuk menyejahterakan masyarakat secara langsung.

"Kalau pelayanan tidak efisien dan berbiaya mahal, akan menyita ongkos masyarakat secara langsung dan mengurangi peluang kesejahteraan masyarakat Indonesia," katanya.

Selain itu, lanjutnya, pelayanan kepada pelaku ekonomi dan usaha juga perlu ditingkatkan dengan memberikan iklim ekonomi yang baik, efisien dan transparan agar perekonomian yang baik dan sehat dapat diwujudkan.

"Kita harus menghidari monopoli, oligopoli atau kartel yang membuat ekonomi tidak sehat dan membuat penawaran produk barang dan jasa menjadi berkurang kualitasnya," katanya.

Jika hal ini diterapkan, kata Andrinof, maka ekonomi akan sehat, iklim usaha menjadi kompetitif, pajak dapat ditingkatkan dan lapangan pekerjaan dapat bertambah.

Kemudian, lanjutnya, diperlukan juga peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan, produksi dan inovasi.

"Anggaran riset juga perlu ditingkatkan, di mana saat ini masih di angka 0,8 persen terhadap PDB, dan, lembaganya perlu ditingkatkan juga," kata Andrinof.