Mencermati Dana Bagi Hasil Hulu Migas Bagian II

Salah satu pertanyaan yang kerap muncul saat mendiskusikan tentang dana bagi hasil hulu migas adalah mengapa dana ini tidak langsung bisa diterima daerah penghasil? Bagaimana penjelasannya?

(Baca: Mencermati Dana Bagi Hasil Hulu Migas Bagian I)

---

Penerimaan dari dana bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) selalu dinanti masyarakat di daerah penghasil. Sebab, dana segar ini sangat berarti untuk mendanai pembangunan daerah. Namun, ada beberapa kekeliruan pemahaman masyarakat berkaitan dengan dana bagi hasil migas ini.

Pertama, beberapa daerah menuntut dana bagi hasil pada saat perusahaan migas yang menjadi  Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) masih melakukan eksplorasi. Ini keliru, karena pada fase eksplorasi, Kontraktor KKS masih sedang melakukan pencarian minyak. Mereka belum mendapatkan hasil, tapi justru masih mengeluarkan banyak dana untuk berbagai kegiatan, termasuk survei seismik dan pengeboran eksplorasi. Tak ada jaminan setiap kegiatan eksplorasi bisa menemukan cadangan migas yang layak dikembangkan.

Kedua, beberapa daerah mengeluh karena belum menerima bagi hasil, padahal Kontraktor KKS  sudah mulai berproduksi. Memang penjualan migas sudah dimulai sejak awal produksi. Namun, pada tahap awal ini, penerimaan migas umumnya masih lebih kecil dari faktor pengurang. Salah satunya, pengembalian biaya operasional mulai fase eksplorasi hingga produksi awal. Belum lagi pajak-pajak seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB) migas, dan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Karena penerimaan dari penjualan migas di awal-awal produksi umumnya tidak terlalu besar, maka dana bagi hasil migas menjadi nol, sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum menerima bagian dari dana bagi hasil migas pada  beberapa tahun awal.

Pertanyaan masyarakat berikutnya; mengapa penerimaan yang mereka terima dari bagi hasil migas berkurang? Ada beberapa hal yang menyebabkan penerimaan menurun. Antara lain, penurunan harga minyak bumi, penurunan lifting (produksi migas yang terjual) karena kendala operasi atau memang lapangannya sudah tua, kenaikan faktor pengurang (misalnya PBB migas dan PPN yang meningkat), dan kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil pada triwulan sebelumnya sehingga penyaluran pada triwulan berikutnya dikurangi.

Semua penyebab penurunan dana bagi hasil itu saling terkait. Misalnya, kenaikan harga minyak bumi kadang tidak selalu diikuti dengan kenaikan Dana Bagi Hasil yang diterima Pemerintah Daerah. Kenaikan harga minyak memang akan meningkatkan penerimaan kotor (gross revenue) pemerintah dari penjualan migas. Namun, penerimaan negara bersih (net revenue), yaitu penerimaan yang benar-benar menjadi hak negara adalah penerimaan kotor setelah dikurangi kewajiban-kewajiban kontraktual. Setelah dikurangi faktor-faktor pengurang inilah, baru penerimaan negara migas  menjadi dana yang siap dibagikan dan disebut dengan Dana Bagi Hasil. Adanya faktor pengurang ini, kenaikan harga minyak bumi tidak selalu pararel atau proporsional terhadap kenaikan Dana Bagi Hasil yang diterima Pemerintah Daerah.

Perlu juga diingat bahwa aliran Dana Bagi Hasil akan mengikuti sifat alami dari industri hulu migas, termasuk situasi makro industri ini secara internasional, dan juga karakteristik Kontrak Bagi Hasil yang diadopsi pemerintah Indonesia. Satu hal yang pasti yang bisa dilakukan oleh pemangku kepentingan di daerah untuk mempercepat penerimaan Dana Bagi Hasil adalah dengan mendukung kegiatan industri hulu migas sejak eksplorasi sampai produksi. Dukungan itu dapat berupa kelancaran perizinan dan juga dukungan atas kelancaran kegiatan operasi saat sudah berjalan. Semakin lancar kegiatan operasi akan semakin mempercepat penerimaan negara dari bisnis ini diterima, sehingga Dana Bagi Hasil akan segera bisa direalisasikan.

Hal lain yang perlu diingat adalah migas merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Artinya, Dana Bagi Hasil migas yang diterima daerah saat ini suatu saat juga akan menurun bahkan habis saat cadangan migasnya habis. Adalah tanggung jawab semua pihak untuk memastikan bahwa Dana Bagi Hasil yang diterima saat ini juga dialokasikan untuk membangun ketahanan ekonomi daerah dari sektor non migas sehingga kemakmuran daerah tetap bisa dipertahankan meski cadangan migas habis. Hanya dengan cara inilah Dana Bagi Hasil migas akan benar-benar menjadi berkah bagi masyarakat daerah.