Pemerintah Akui Perlunya Restrukturisasi Angkutan Perkotaan

“Dari angka-angka dan pengalaman yang lalu, dampak inflasi yang kemungkinan terjadi akibat kenaikan harga BBM itu secara umum sebenarnya yang paling besar adalah tarif angkutan,” kata dia, Kamis (20/11/2014).

Atas dasar itu, guna mengantisipasi dampak kenaikan BBM, pemerintah melalui Menteri Perhubungan telah mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif maksimal 10 persen untuk angkutan antar kota. Sementara itu, untuk angkutan dalam kota menjadi kewenangan pemerintah daerah/kota.

“Dan ini telah diminta Mendagri untuk memberikan batasan supaya kenaikan tarif angkutan kota itu terkontrol,” imbuh Sofyan.

Namun, lebih dari upaya jangka pendek itu, Sofyan menambahkan perlunya upaya jangka menengah dan panjang. Lebih lanjut dia bilang, muncul berbagai usulan yang menyebutkan perlunya insentif ataupun kompensasi bagi transportasi publik.

“Saya sepakat beberapa hal sistemik harus diselesaikan, supaya kita tidak mengalami hal yang sama lagi di masa yang akan datang. Misalnya bagaimana restrukturisasi angkutan di perkotaan,” ucap Sofyan.

Caranya, pemerintah akan melakukan studi terlebih dahulu yang dapat diimplementasikan, sehingga bisa membantu pemerintah daerah dalam melisensi angkutan kota. Di sisi ketersediaan energi untuk transportasi publik, dia bilang pemerintah akan kembali menggairahkan program konversi BBM ke BBG.

Pengamat perkotaan dari Universtias Trisakti, Nurwono Yoga menuturkan, pengalihan subsidi ke sektor produktif harus menunjukkan keberpihakan pemerintah ke sektor transportasi publik. "(Juga) membangun trotoar dan jalur sepeda yang aman-nyaman. Sehingga yang jaraknya dekat tidak perlu kendaraan bermotor, hemat energi, polusi berkurang, lebih sehat,” kata Yoga kepada kompas.com, Selasa (18/11/2014). (baca juga: Cerita Satu Pagi di Jakarta, Menanti Realisasi Janji Pengalihan Subsidi Jokowi)