Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Mimpi" Tol Laut Jokowi Seharga Rp 700 Triliun

Kompas.com - 23/11/2014, 10:45 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mimpi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam visi kemaritiman yang salah satunya tentang tol laut kini menunggu realisasi. Sebab, kini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merancang konsep tol laut tersebut.

"Kemarin kita sudah FGD dengan berbagai pihak, termasuk dengan eks Tim Transisi dan tim relawan, serta akademisi. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 699,99 triliun," ungkap Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna pada akhir pekan kemarin.

Dedy menerangkan, akan dibangun 24 pelabuhan strategis, short sea shipping, fasilitas kargo dan boat, serta pengembangan pelabuhan komersial sebanyak 1.481 pelabuhan, dalam konsep tol laut. Tak ketinggalan pula, pembangunan transportasi multimoda serta infrastruktur penunjang tol laut.

24 pelabuhan
Dari catatan Bappenas, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 24 pelabuhan tersebut mencapai Rp 39,5 triliun. Sebanyak 24 pelabuhan yang akan dibangun ialah Banda Aceh (Rp 1 triliun), Kuala Tanjung (Rp 3 triliun), Belawan (Rp 3 triliun), Dumai (Rp 1,5 triliun), Batam (Rp 3 triliun), Padang (Rp 1,5 triliun), Pangkal Pinang (Rp 1,5 triliun), serta Panjang (Rp 1,5 triliun).

Adapun pelabuhan yang dibangun di Pulau Jawa ialah Tanjung Priok, Cilacap, dan Tanjung Perak, masing-masing Rp 1,5 triliun. Di Kalimantan, pelabuhan yang dibangun ialah Pontianak (Rp 1,5 triliun), Palangkaraya (Rp 1 triliun), Banjarmasin (Rp 1,5 triliun), serta Maloy (Rp 1 triliun).

Pelabuhan lain yang akan dibangun ialah Lombok, Kupang, Makassar, masing-masing Rp 1,5 triliun, serta Bitung (Rp 3 triliun), Halmahera (Rp 1,5 triliun), Ambon (Rp 1 triliun), Sorong (Rp 1,5 triliun), Jayapura (Rp 1 triliun), serta Merauke (Rp 1,5 triliun).

"Ini terlihat sama sekali bukan alokasi APBN (seluruhnya). Kebutuhan dana bisa dibiayai APBN, bisa oleh BUMN, bisa swasta," imbuh Dedy.

Komplementer
Dedy menambahkan, di samping tol laut, rencananya akan dibangun pula infrastruktur penunjang atau komplementer dari tol laut. Salah satunya adalah penyeberangan-penyeberangan.

Adapun arah kebijakan pengembangan transportasi penyeberangan 2015-2019 adalah penyelesaian dan penguatan jalur lintas Sabuk Utara, Sabuk Tengah, dan Sabuk Selatan, serta poros penghubung.

Kebutuhan biaya untuk penguatan ketiga lintas tersebut ditaksir mencapai Rp 40 triliun. Dedy juga mengatakan, selain infrastruktur kemaritiman, dalam lima tahun ke depan, akan dikembangkan 15 kawasan industri, terdiri dari 13 di luar Jawa dan dua di Pulau Jawa. Akan dibangun pula kawasan ekonomi khusus dan kawasan pariwisata.

"Untuk melaksanakan itu semua berapakah kebutuhan dananya? Ini semua baru draf rencana. Nanti finalnya adalah antara 15-20 Januari 2015 dalam bentuk perpres yang ditandatangani Presiden. Tol laut (saja) tadi yang dibutuhkan Rp 700 triliun. Tapi, (rencana anggaran) untuk perhubungan laut Rp 900 triliun karena yang Rp 200 triliun adalah anggaran rutin di Perhubungan Laut," kata Dedy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Whats New
Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com