Bakar Kapal Pencuri Ikan, Bisa Panaskan Hubungan RI dengan Negara Lain

“Saya percaya perintah tersebut muncul sebagai upaya penciptaan efek getar bagi negara-negara yang secara sengaja membiarkan para nelayannya melakukan pencurian di wilayah Indonesia. Jika perintah itu dilakukan, kita justru melanggar hukum,” ujar Yoes Soemaryono, Hakim Ad. Hoc Pengadilan Tindak Pidana Perikanan dan Kelautan Pengadilan Negeri Medan saat menjadi pembicara di seminar yang digelar oleh Universitas Soegija Pranata Semarang, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Senin (24/11/2014).

Dari catatan Yoes, negara-negara yang membiarkan nelayan-nelayannya mencuri ikan di sebelas titik Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia a.l Thailand, Vietnam, Malaysia, China, Filipina dan Taiwan.

Pencuri-pencuri ikan tersebut paling sering beroperasi di Perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan, Laut Sulawesi-Teluk Tomini, Perairan Laut Aru, Arafuru dan Laut Timor bagian timur.

Sepanjang 2007 hingga 2014 para pencuri ikan tersebut umumnya melakukan pelanggaran antara lain tidak memiliki dokumen izin, memiliki izin tapi melanggar ketentuan seperti alat tangkap, fishing ground, port of call, pemalsuan dokumen, manipulasi persyaratan (DC, Bill of sale), transhipment di laut, tidak melapor di PP, bendera ganda (double flagging).

Meski demikian, Yoes mengakui pengawasan seluruh wilayah Indonesia relatif berat mengingat jumlah Kapal Pengawas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan hanya berjumlah 27 Unit yang terbagi dalam dua wilayah timur dan barat.