Diinterpelasi DPR soal Kenaikan Harga BBM, Ini Tanggapan Menteri ESDM

“Saya kira jajaran pemerintah terkait sudah siap merespons, tingal menunggu waktu yang baik,” kata Sudirman ditemui seusai rapat dengan Komite II DPD RI, Rabu (26/11/2014).

Dia menjelaskan, setiap lembaga negara mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan menjalankan kebijakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara itu, tugas parlemen adalah untuk mengawasi dan memberikan masukan.

“Interpelasi atau apa pun namanya, itu bagian dari tugas parlemen yang kita hormati. Tugas pemerintah nanti menjawab. Kalau ada pertanyaan nanti pemerintah menjawab,” tandas Sudirman.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Golkar yang menjadi salah satu inisiator hak interpelasi, Misbakhun, menjelaskan bahwa penggalangan dukungan untuk menggunakan hak ini telah dimulai sejak Senin (24/11/2014).

Ia mengklaim dukungan yang mengalir sangat deras dan sampai hari ini ada 202 anggota DPR dari enam fraksi yang menandatangani dukungan digunakannya hak interpelasi tersebut. “Jumlahnya sampai hari ini ada 202 anggota, kemarin 157. Kami akan berusaha menambah jumlahnya terus,” kata Misbakhun di Gedung DPR, Rabu.

Dia menuturkan, lima fraksi yang anggotanya mendukung interpelasi itu adalah Fraksi Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan PPP. Salinan dukungan penggunaan hak interpelasi akan diserahkan ke pimpinan DPR sebelum reses 5 Desember 2014.